Selasa, 10 Desember 19

KIH Belum Juga Serahkan Nama-nama untuk Alat Kelengkapan DPR

KIH Belum Juga Serahkan Nama-nama untuk Alat Kelengkapan DPR

Jakarta – Ketua DPR‎ RI Setya Novanto memberi kesempatan lagi dalam waktu seminggu kepada tiga fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk segera melengkapi nama-nama untuk mengisi alat kelengkapan dewan.

Penegasan itu disampaikan oleh Setya untuk menjawab hujan interupsi yang dilontarkan oleh Koalisi Merah Putih, pada sidang paripurna yang di Gedung Nusantara II DPR RI Selasa (18/11/2014). ‎Koalisi pendukung Prabowo Subianto itu meminta agar ketiga partai tersebut segera menyerahkan seluruh nama AKD.

Mengingat, sesuai kesepakatan bersama Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih akan mengakhiri perseteruan di DPR dengan merevisi
‎Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebelum tanggal 5 Desember 2014.

Namun, ketiga partai tersebut  baru menyerahkan nama untuk Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Sedangkan sisanya mereka akan menyerahkan setelah revisi itu selesai. Setya menganggap sikap itu menyalahi kesepakatan. Terlebih, dua fraksi dari KIH yakni PPP dan Nasdem sudah menyerahkan semua nama untuk mengisi 16 AKD.

“Kita tadi sudah sepakat, fraksi-fraksi yang belum menyerahkan nama paling lambat minggu depan,” ujar Setya saat memimpin sidang paripurna.

Menurutnya, DPR tidak perlu menggelar sidang paripurna lagi untuk membahas nama-nama untuk pengisian AKD. Nantinya, bagi ketiga fraksi yang belum merampungkan, nama-namanya bisa diserahkan secara tertulis. Setya menganggap sidang ini sudah menghasilkan keputusan yang mengikat sehingga tidak perlu ada perubahan lagi.

“Nanti bisa disampaikan secara tertulis, dan dianggap sudah ditetapkan dalam paripurna, sehingga kita anggap sudah sah dan tidak perlu ada paripurna lagi,” terangnya.

Menanggapi hal itu, politisi senior dari PDI-P Pramono Anung mengatakan, penyerahan nama untuk pengisian AKD memang tidak terlalu penting untuk diserahkan pada saat sidang paripurna. Menurutnya yang terpenting DPR segera membentuk badan legeslasi untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada.

Setelah badan legeslasi dibentuk, DPR kemudian bekerja cepat untuk merevisi UU MD3 yang ditargetkan selesai sebelum anggota DPR reses. Kalau revisi tersebut selesai diketok palu, dan sudah kembali menjadi Undang-Undang yang sah baru kemudian penyerahan nama-nama AKD.

“Jadi penyerahan nama tidak menjadi terlalu penting karena yang penting adalah penyelesaian badan legalisasi. Serahin di ujung atau di awal itu bukan hal yang utama,” ujarnya kepada Obesessionews.‎

Dalam nota kesepahaman yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, KIH tidak diberikan jatah pimpinan komisi, mereka hanya diberi 21 kursi untuk posisi wakil ketua AKD. ‎Dari total 21 kursi tersebut, 11 merupakan kursi wakil ketua komisi, sedangkan 10 kursi wakil ketua di badan-badan DPR, seperti Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legeslasi, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Anggaran.

Kemudian kesepakatan kedua yakni berkaitan revisi UU MD3 yang mengatur  hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakanpendapat. Mereka sepakat kewenangan itu cukup menjadi kewenangan semua anggota dewan, bukan pada tingkat komisi seperti sebelumnya. (Abn)

 

 

Related posts