Surabaya, Obsessionnews – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu angkat dari Angeline, bocah usia 8 tahun yakni Margareith CH Megawe tidak sah.
“Prosesnya hanya didasarkan pada surat notaris dan tidak disertai rekomendasi dari Dinsos (Dinas Sosial) Provinsi,” jelasnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (11/6/2015).
Menurut Mensos, padahal sesuai peraturan pemerintah (PP) No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, proses adopsi harus disertai dengan rekomendasi dari pemerintah setempat (Dinsos).
“Jadi adopsi itu tidak sederhana. Kasus Angeline
mestinya melalui keputusan Kemensos. Itu pun pada posisi persetujuan atau tidak menyetujui. Karena putusan penetapannya tetap di pengadilan,” paparnya.
Khofifah menjelaskan, tahapan pra penetapan rekomendasi Dinsos Provinsi hingga penetapan pengadilan yang harus dilalui, yakni fisitasi yang dilakukan oleh pekerja sosial. Mulai kelaikan pemenuhan kesehatan, hukum, dan kemampuan ekonomi.
“Jika team work (pekerja sosial dan dinsos) menyatakan laik, pengadilan menetapkan 6 bulan pertama ada pengasuhan pertama, dan 6 bulan berikutnya ada penetapan bahwa calon orang tua angkat diberi penetapan hukum mengadopsi anak tersebut,” tambahnya.
Minimal 3 kali untuk melihat kelaikan seseorang yg mau mengadopsi. Lebih lanjut Khofifah mengatakan, hal tersebut sebagai upaya kehati-hatian agar anak-anak yang diadopsi tidak menjadi korban eksploitasi. “Khawatirnya jadi korban trafficking seperti kasus-kasus sebelumnya,” tegasnya.
Seperi diberitakan sebelumnya, Angeline, bocah usia 8 tahun yang dilaporkan hilang namun ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui, bocah mungil lahir dari buah cinta Rosidi dan Hamida. Suami istri asal Banyuwangi, Jawa Timur ini mengiklaskan Angeline lantaran tak memiliki uang sedikit pun untuk membiayai kebutuhan hidupnya. (GA Semeru)
