Sabtu, 25 September 21

FSP Desak KPK Periksa Dana Pungutan Ekspor CPO

FSP Desak KPK Periksa Dana Pungutan Ekspor CPO

Jakarta, Obsessionnews.com– Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa pengunaan dana hasil pungutan ekspor CPO.

Dana yang jumlahnya trilyunan rupiah tersebut diduga penggunaannya banyak diselewengkan oleh para oknum.

“Ada kecurigaan dalam pengunaannya dan tidak pernah di audit oleh BPK sejak BPDP dibentuk tahun 2015 dan mulai memungut pungutan hasil ekpor CPO,” ucap Poyuono dalam siaran persnya, Selasa (25/4/2017).

Menurutnya tidak ada pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang efektif karena tak ada verifikasi penggunaan dana kelapa sawit, yang sebagian besar dihabiskan untuk subsidi biofuel itu.

Selain itu, kata Poyuono, hal ini terbukti dengan hanya tiga grup usaha perkebunan besar saja yang menikmati pengumpulan dari hasil pungutan ekspor CPO hingga mendapatkan 81,7 persen dari Rp3,25 triliun untuk alokasi dana Industri biodiesel.

Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra ini juga prihatin terhadap penghasilan petani kelapa sawit yang kelewat rendah sekali akibat kebijakan pungutan ekpor CPO yang menguntungkan perusahaan raksasa kebun kelapa sawit.

Dengan pungutan ekspor CPO sebesar USD $50 per ton dibebankan pada TBS Petani yang memiliki kebun sawit berumur 5 tahun ke atas, ungkap dia, maka pendapatan petani plasma sawit sebesar 16 ton TBS /5 ton (untuk memproduksi 1 ton CPO) menghasilkan 3,2 ton CPO oleh Pabrik Kelapa Sawit. Dan dibebani pungutan ekspor CPO sebesar 3,2 dikalikan 50 USD yaitu 160 USD.

Nilai 160 USD dollar atau Rp2.240.000 ini mengakibatkan pendapatan petani plasma sawit hanya Rp22.400.000 – Rp2.240.000 = Rp20.160.000 per tahun.

Atau rata-rata per bulannya sebesar Rp1.680.000. Sehingga dari pendapatan kotor petani sawit sebesar Rp1.680.000 per 2 hektar kebun akan dipotong 30% guna membayar Kredit Bank.

Ini tentunya untuk biaya pembangunan kebun petani lalu dipotong lagi biaya upah untuk pengurus kebun yang berlaku sekarang ini dimulai sekitar Rp500.000 per bulannya dan perawatan sebesar Rp300.000 per 2 hektar kebun.

Jadi, ungkap Poyuono, penghasilan petani sawit hanya Rp1.680.000 – Rp504.000 – Rp500.000 – Rp300.000 = Rp 376.000.
“Dari hitungan tersebut maka pendapatan bersih petani plasma hanya mendapatkan sebesar 376 ribu rupiah setiap bulannya. Tentu saja pendapatan sebesar ini sudah tidak dapat memenuhi kehidupan keluarga petani plasma,” ungkapnya Selasa (19/1/2016) lalu.
“Ini modus baru perampokan uang masyarakat kecil atas nama ketahanan energi,” tambahnya. (Popi/Arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.