Selasa, 21 September 21

Ketua RW di Bandung Harus Meng-Upload Pembangunan Wilayahnya di Medsos

Ketua RW di Bandung Harus Meng-Upload Pembangunan Wilayahnya di Medsos

Bandung, Obsessionnews – Setiap minggu para  RW di Bandung harus meng-upload di sosial media tentang kegiatan yang dilakukan di wilayahnya masing-masing. Demikian disampaikan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Rabu (27/5/015).

Walikota Bandung Ridwan Kamil Serta Ketua DPD LPM Kota Bandung, Merdi Hajiji, Ketua Tim PKK, Atalia Kamil, Ketua Karang Taruna, Fiki Satari dan Ketua Forum RW Kota Bandung, Tato Sutamto, menandatangani deklarasi bersama membangun Kota Bandung dalam Program Inovasi Pembangunan dan pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Pada kesempatan itu juga Ridwan Kamil sekaligus membuka acara  sosialisasi dan bimbingan teknis petunjuk pelaksanaan teknis PIPPK) yang dihadiri oleh seluruh Lurah dan RW di Kota Bandung serta LPM, tim PKK dan Karang Taruna.

pippk2

Ridwan Kamil mengatakan  Peraturan Walikota (Perwal) agar program ini secara resmi dapat dilaksanakan secara cepat di wilayah-wilayah Kota Bandung, sehingga para satuan kerja dapat mulai bekerja untuk mensukseskan program ini.

“Nah hari ini, mereka yang akan terjun di lapangan mengawal harus hapal teknisnya, sehingga di bulan Desember saya ingin yang hadir adalah berita-berita kesuksesan program bukan berita-berita negatif. Pokoknya di kawal terus,” ujarnya.

Menurutnya dengan meng-upload perkembangan tiap wilayah dirinya dapat ngecek, jika ada hal-hal yang kurang bagus, sehingga dapat diantisipasi dari awal. “Jadi saya gak harus nunggu di Bulan Desember, karena tiap minggu di kawal,” imbuhnya.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mewakili semangat desentralisasi dengan digulirkannya bantuan dana dari Presiden Joko Widodo sebesar Rp. 100 Milliar/Kota di Indonesia.

Menanggapi keinginan Walikota tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto membebeberkan PIPPK ini akan dilakukan sosialiasi di tingkat Kecamatan sampai tingkat teknis. “PIPPK ini sebagai program unggulan dalam kearifan lokal dan  digulirkan Pemerintah Kota Bandung sejak  31 Maret 2015 lalu,” katanya.

pippk3

PIPPK ini merupakan fokus pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di kecamatan, mengingat kecamatan memiliki wilayah yang luas, jarak gesture politik, jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki.

Yossi mengatakan  wilayah Kecamatan memiliki tiga fungsi utama, yaitu model program sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi kerakyatan dan sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat kota untuk pengambilan keputusan politik.

“PIPPK merupakan salah satu refleksi dari gagasan Walikota Bandung untuk meningkatkan tugas dan fungsi peran aparatur kewilayahan serta seluruh anggota kemasyarakatan kelurahan dalam rangka mempercepat rangka pembangunan melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat,” tandasnya. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.