Selasa, 22 September 20

Ketua MPR Tolak Tegas Terpidana Ikut Pilkada

Ketua MPR Tolak Tegas Terpidana Ikut Pilkada
* Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Obsessionnews.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tak setuju jika revisi Peraturan KPU (PKPU) memungkinkan terpidana yang menjalani hukuman percobaan bisa mengikuti Pilkada.

Menurutnya, peraturan di bawah UU harus mematuhi amanat undang-undang. Terkecuali, ada UU baru yang membolehkan terpidana percobaan mengikuti Pilkada.

“Terpidana tidak boleh ikut Pilkada. Titik. Itu undang-undang. Kami tegas keras menolak. Jangan UU dan peraturan dipergunakan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan satu dua orang,” kata Zulkifli di Brebes, Jawa Tengah.

Senada dengan Zulkifli, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyarankan terpidana tak mengikuti pemilihan kepala daerah. Pasalnya, menurut Ahok, masalah hukum yang membelit kepala daerah akan mengganggu pembangunan di daerah.

“Sebetulnya kalau sudah terpidana, ya sudah enggak usah lagi ikut-ikutan lah kalau buat saya,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).

Tak cuma itu, Ahok juga menyarankan para calon kepala daerah mengurungkan niatnya jika tidak berani melakukan pembuktian harta terbalik.

Revisi Peraturan KPU dilakukan sesuai hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR Agustus lalu. Dalam RDP tersebut, anggota dewan meminta KPU merevisi PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan khususnya Pasal 4 Ayat 1 huruf (f).

Salah satu fraksi yang menolak adalah Hanura yang menginginkan seorang calon pemimpin punya integritas dan terpercaya.

“Bisa menjadi masalah nantinya. Kalau calon itu terpilih akan berdampak pada stabilitas daerah tersebut,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana.

Selain itu, imbuhnya, seorang pemimpin tentu membutuhkan dukungan rakyat. Jika permasalahan hukum ini terus dibahas, pemerintahan tak akan efektif.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, sepanjang seseorang berstatus terpidana, maka tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Tapi DPR minta dikecualikan. Misal dia dihukum percobaan satu tahun, maka tidak boleh. DPR masih bahas terus. Mereka masih menganggap konsultasinya belum cukup, padahal tahapan pilkada sudah berjalan,” ujar Sigit, akhir Agustus lalu. (Fath)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.