Sabtu, 18 September 21

Ketua MPR: Dana Aspirasi Jangan Dibatasi Rp20 Miliar

Ketua MPR: Dana Aspirasi Jangan Dibatasi Rp20 Miliar

Jakarta, Obsessionnews – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung usulan program pembangunan daerah pemilihan atau dan aspirasi. Bahkan, dia minta dana program aspirasi jangan dibatasi Rp20 miliar per anggota DPR per tahun, melainkan harus dilebihkan.

Menurut Zul sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan program aspirasi sudah menjadi kewajiban bagi anggota DPR sebagai wakil rakyat. ‎Dan aspirasi itu tidak bisa diukur nominalnya sekian, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan riel masyarakat

“Kalau saya maunya dana aspirasi tidak diatur-atur jumlahnya sekian. Saya akan memperjuangkan rakyat, dan nggak mungkin hanya Rp 20 miliar,” ujar Zulkifli saat ditemui di kantornya, Gedung Nusantara III DPR, Jumat (26/6/2015).

Setiap daerah kata Zul, memiliki persoalan yang berbeda. Bila aspirasi itu menyangkut pembangunan infrastruktur yang menghabiskan dana yang besar. Maka, Rp 20 miliar dianggap tidak cukup. “Kalau aspirasinya masyarakat ingin membangun bandara kan nggak cukupRp 20 miliar,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak mau menganggap program ‎dana aspirasi sebagai bentuk pemborosan karena jumlahnya yang besar. Menurutnya, semua itu hanyalah usulan dari masyarakat ke anggota dewan untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah.

“Kita kan tugasnya hanya menyampaikan usulan. Ini masyarakat butuh ini. Kalau anggaranya tidak ada tidak perlu disetujui, atau bisa lain waktu,” terangnya. “Jadi menyampaikan aspirasi jangan dibatasi,” sambungnya.

Zul menambahkan, dirinya pernah mengusulkan adanya pembangunan pelabuhan, karena ia melihat aktifitas perekonomian di daerah sudah semakin ramai. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan mencapai Rp 1 triliun lebih.

Program dana aspirasi masih menjadi pro kontra di masyarakat. Meski DPR sudah menyetujui aturan dan mekanisme dana aspirasi dalam sidang paripurna Rabu (24/6). Tetap saja, banyak elemen masyarakat yang menolak. Bahkan pemerintah dikabarkan juga ikut menolak program tersebut. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.