Jumat, 12 Agustus 22

Ketua MK Tak Masalahkan Pasal Hina Presiden Dimunculkan Lagi

Ketua MK Tak Masalahkan Pasal Hina Presiden Dimunculkan Lagi

Jakarta, Obsessionnews – Meski sudah dihapus pada Desember 2006, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tak masalahkan pasal penghinaan presiden dimunculkan kembali.

Arief tak menampik bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Tapi dengan menggunakan landasan filosofi dan yuridis yang berbeda bisa saja pasal penghinaan presiden diajukan kembali.

Dia mencontohkan pada perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk prolegnas dan dijadikan usul inisiatif DPR. Padahal UU tersebut sudah dibatalkan MK.

“Ya anu saja. Ada beberapa memang terjadi, kemudian dibuatkan lagi dengan landasan filosofi yang lain, landa landasan yuridis yang lain,” ujar Arief di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (10/8/2015).

Selanjutkan Arief enggan berkomentar karena takut dianggap melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi.

“Kalau dalam hal-hal itu saya sangat tidak boleh berkomentar karena melanggar kode etik hakim di MK,” pungkas Arief.

Pasal larangan penghinaan terhadap presiden masuk dalam RUU KUHP dan prolegnas DPR 2015. Rancangan UU tersebut akan dibahas pada masa sidang tahun ini dan diharapkan selesai pada pertengahan 2016.

Dalam Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 yang disiapkan pemerintah, disebutkan bahwa “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Dalam ayat selanjutnya ditambahkan, “Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.