Kamis, 21 Oktober 21

Ketua Komisi III DPR: Tak Ada Aturan yang Haruskan BG Mundur

Ketua Komisi III DPR: Tak Ada Aturan yang Haruskan BG Mundur

Jakarta – Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, BW memutuskan untuk mengundurkan diri dari Jabatanya sebagai Wakil Ketua KPK sesuai dengan pasal 31 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang KPK.

Dalam pasal itu disebutkan, setiap pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pidana, maka wajib mengundurkan diri dari Jabatanya. Namun, dalam pasal 3 dinyatakan pemberhentian ditetapkan oleh Presiden. Pertanyaan selanjutnya, apakah sikap BW yang mengundurkan diri itu juga harus diikuti oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG)?

Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan, di dalam undang-undang Kepolisian tidak ada aturan yang mengharuskan pejabat Polri harus mundur dari jabatanya saat ditetapkan sebagai tersangka. “Di dalam undang-undang Polri tidak ada aturanya soal itu,” ujar Aziz, di DPR, Jumat (26/1/2015).

Politisi Partai Golkar itu tidak mau menanggapi persoalan itu di luar kaca mata undang-undang. Termasuk, saat ditanya mengenai etika terkait etis atau tidaknya seorang Kapolri dijabat oleh seseorang  tersangka y‎ang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. “Kalau soal etika mungkin iya, semua orang punya cara pandang sendiri,” jelasnya.

Namun yang jelas kata Aziz, tidak ada larangan bagi Kapolri untuk mundur. Bahkan, Aziz meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melantik BG sebagai Kapolri, guna menjalankan amanat undang-undang. Sebab, menurutnya, BG sudah resmi ditetapkan sebagai Kapolri melalui sidang paripurna DPR.

“Seharusnya kalau mau mengacu undang-undang Presiden melantik BG dulu, baru setelah itu diberhentikan dan kemudian ditunjuk Pelaksana tuga Kapolri,” terangnya.

Bambang sendiri ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan telah melakukan tindak pidana dengan menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Budi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus gratifikasi rekening gendut. ‎(Albar)

Related posts