Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menanggapi soal pemberitaan Wall Street Journal soal dugaan aliran dana Pemerintah China ke sejumlah Ormas Islam, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama sebagai “uang tutup mulut” terkait Muslim Uighur.
Menurutnya, pemberitaan itu adalah akal-akalan Amerika untuk membenturkan sesama Umat Islam Indonesia untuk kepentingan mereka.
“Ansor dapat memahami bagaimana Amerika dan aliansinya melalui semua kanalnya bersuara untuk kepentingan dan keuntungan mereka,” kata Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin, (16/12/2019).
Wall Street Journal memberitakan bahwa pemerintah Cina bergerak meyakinkan berbagai pihak, mulai dari ulama, hingga politikus dunia untuk memalingkan muka dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan di Xinjiang. Upaya itu dilakukan lewat pemberian fasilitias hingga uang.
Ormas Islam Indonesia disebut juga masuk dalam radar pemerintah Cina. Wall Street Journal menulis, pada Februari lalu, 15 orang dari PP Muhammadiyah, MUI, dan PBNU, plus tiga wartawan Indonesia, diajak berkunjung ke Xinjiang.
Di sana, menurut laporan WSJ, mereka ditunjuki situasi muslim Uighur yang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh pemerintah Cina, agar nampak baik-baik saja. Padahal menurut pengakuan
Yaqut mengklaim menerima dan mengolah data tentang Uighur. Dia mengatakan, tudingan persekusi yang dialami etnis muslim Uighur di Negeri Tirai Bambu itu diduga berlatar belakang ekonomi, bukan hanya murni soal agama.
Dari data yang diperolehnya, ujar Yaqut, ada beberapa blok minyak dan gas, sumur gas, dan pipa gas di Xinjiang. Dia menyatakan bahkan ada 30 blok migas di daratan (onshore) yang ditawarkan pada 2017.
Isu agama, budaya, dan lainnya membuat kejadian asli tampak kabur. Maka dari itu, dia menilai perlu ada klarifikasi atas berita WSJ tentang persekusi terhadap muslim Uighur. “Jangan-jangan ini hanya soal ingin menguasai lahan di Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam.”
GP Ansor memilih bersikap hati-hati. Namun di sisi lain dia mendesak segera ada klarifikasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tiongkok dan Kementerian Luar Negeri perihal ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini meminta pemangku kepentingan terkait segera mendiskusikan apa yang bisa dan sebaiknya dilakukan Indonesia. Ia mengatakan, kasus etnis muslim Uighur adalah masalah geopolitik.
Politisasi terhadap Islam vs Tiongkok akibat kasus ini, ujar dia, justru membuat komplikasi dari kasus yang sudah rumit tersebut.
“Ditambah dengan konstelasi politik hari ini yang cenderung berwujud sebagai neo cold war geopolitics, di mana ada benturan politik ekonomi dan ideologi antara Barat (Amerika) dan Timur (Tiongkok).”
Ansor memahami bahwa Cina berkepentingan mengundang dan memperkuat hubungan dengan para stakeholders dan key opinion leaders dari seluruh negara di dunia untuk melihat masalah Uighur.
“Termasuk tokoh NU, Muhammadiyah, akademisi, dan lainnya,” tandasnya. (Albar)
