Sabtu, 23 Oktober 21

Ketua DPR Minta Polri Percepat Status Hukum Pimpinan KPK

Ketua DPR Minta Polri Percepat Status Hukum Pimpinan KPK

Jakarta, Obsessionnews – Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, kini dua pimpinan KPK yang lain yakni Abraham Samad dengan Adnan Pandu Praja juga sudah dilaporkan ke Polisi. Mereka tengah menunggu keputusan resmi ‎dari Bareskrim apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Ketua DPR RI, Setya Novanto tidak mau menanggapi terlalu jauh tentang kemungkinan ditetapkannya semua pimpinan KPK sebagai tersangka, meski pihak Bareskrim sendiri sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) atas nama Abraham Samad dan Adnan Pandu. Setya hanya meminta proses hukum terhadap kedua pimpinan tersebut harus jelas.

“Kita mengharapkan langkah-langkah agar proses hukumnya di Kepolisian jelas. Prosesnya sampai hari ini kan belum selesai. Jadi kita menunggu saja,” kilahnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jumat (6/2/2015).

Politisi Partai Golkar itu juga meminta langkah cepat Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri koflik KPK Vs Polri. Sebab, dua lembaga penegak hukum ini garis koordinasinya berada di bawah Presiden. ‎Menurutnya, KPK dan Polri sama-sama harus diselamatkan dengan cara hukum. “Kita serahkan kepada pemerintah, saya percaya pemerintah akan memberikan keputusan yang terbaik,” terangnya.

Dalam undang-undang KPK ‎memang diatur jika pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka karena tersangkut persoalan hukum, maka secara aturan pimpinan harus mengundurkan diri dari jabatanya. BW sendiri sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua KPK. Namun, pimpinan KPK yang lain menolaknya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, jika semua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. DPR‎ bisa jadi akan mempercepat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon pimpinan KPK yang baru. Mengingat ketiga pimpinan KPK saat ini akan habis masa jabatanya pada Agustus 2015.

Abraham dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch, Muhammad Yusu Sahide, karena diduga melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang KPK. Yusuf menuding Abraham telah melakukan pertemuan politik dan menjanjikan bantuan dalam perkara Emir Moeis, Politisi PDI Perjuangan.

Sementara Adnan, dilaporkan ke Bareskrim lantaran dituduh merampas saham PT Daisy Timber sebesar 85 persen. Kuasa saham PT Daisy Timber, Mukhlis Ramlan, mengatakan Adnan merampok saham PT Daisy Timber saat masih menjadi kuasa hukum perusahaan tersebut pada 2006. (Albar)

Related posts