Jakarta, Obsessionnews – Ketua DPR RI Setya Novanto membantah dirinya pernah dihubungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diberitakan bahwa Presiden telah mengambil keputusan untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Menurutnya, komunikasi dengan Presiden memang kerap ia lakukan guna membicarakan persoalan negara seperti Perppu Pilkada dan juga APBN-P. Namun, terkait gagalnya pelantikan Budi Setya mengaku, tidak pernah diberitahu oleh Jokowi, DPR justru tengah menunggu keputusan resmi dari Presiden apakah akan melantik atau membatalkan.
“Enggak ada. Kalau dengan Presiden biasa sering telepon-teleponan. Biasa menyangkut masalah perppu, masalah APBN-P, masalah lain-lain,” ujarnya di DPR, Jumat (13/2/2015).
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR menyerahkan sepenuhnya nasib Budi Gunawan terhadap Presiden. Ia tidak menampik dalam pertemuannya dengan Presiden beberapa Minggu lalu di Istana Negara salah satunya membahas masalah Budi dan polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi DPR kata Seyta, pertemuan itu hanya sebatas tukar pendapat saja.
“Kita tunggu saja praperasilan. Presiden sudah lakukan evaluasi terbaik, tapi tidak bicarakan soal menolak Budi Gunawan,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto sudah dihubungi oleh Presiden Jokowi melalui telepon. Setya telah diberitahu bahwa Presiden telah memberi keputusan untuk tidak melantik Budi sebagai Kapolri.
Kabar mengenai batalnya Presiden melantik Budi memang sudah banyak beredar di media. Pernyataan itu juga pernah disampaikan oleh Ketua Tim 9 Syafi’i Maarif yang mengaku pernah dihubungi oleh Presiden Jokowi. Ia diberitahu oleh Presiden bahwa Budi tidak akan dilantik sebagai Kapolri.
Presiden sebelumnya juga sudah berjanji akan memberi keputusan mengenai nasib Budi Gunawan Minggu depan. Namun, nyatanya sudah lebih dari seminggu Jokowi juga belum memberi keputusan. Kabar terakhir Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Keputusan mengenai Budi akan disampaikan Presiden jika sidang Pra Pradilan Budi selesai. (Albar)
