Senin, 20 September 21

Ketua DPP HTI : Pemerintah Jangan Represif Terhadap Umat Islam

Ketua DPP HTI : Pemerintah Jangan Represif Terhadap Umat Islam
* Aksi galang petisi tolak kriminalisasi ulama di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), Jumat (19/5/2017) dihadiri ratusan umat islam

Jakarta, Obsessionnews.com – Aksi galang petisi tolak kriminalisasi ulama di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jumat (19/5/2017), dihadiri ratusan umat Islam. Petisi tersebut mendukung tim investigasi Komnas HAM untuk berani, tidak ragu dalam mengusut tuntas pelanggaran HAM terhadap ulama.

Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustadz Rahmat Islabib, menyayangkan sikap pemerintah yang sepertinya mendiskriminalisasi umat Islam.

“Ini adalah represif kepada  Islam,” ucap Ustadz Rahmat kepada awak media di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Menurutnya, saat ini telah terjadi kriminalisasi kepada umat islam, organisasi islam dan tokoh-tokoh Islam.

Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustadz Rahmat Islabib menyayangkan sikap pemerintah yang sepertinya mendiskriminalisasi umat islam

“Sementara  coba kita lihat aksi 211 sampai maghrib, lalu dibubarkan dan ada tindakan gas air mata. Sekarang aksi 1.000 lilin dari berbagai kota sampai jam dua pagi, tapi tidak ada pembubaran?” jelasnya.

Petisi yang disampaikan kepada Komnas HAM ini diharapkan dapat mengawal kasus yang terjadi seperti, telah ditangkapnya KH Muhammad Al Khaththath, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) beberapa waktu lalu.

”Kita tunggu saja, Komnas ham sudah berjanji untuk melanjuti dan bekerja melakukan langkah-langkah agar tiadk berlanjut? Pelanggaran terhadap ulama, aktivis, bagaimanan mungkin Al Khaththath yang ditahan belum ada putusan pengadilan?” ungkapnya.

Sementara menyoal pemerintah akan membubarkan HTI, Ustadz Rahmat menerangkan akan terus berdiri di organisasi keislaman ini, karena HTI merupakan salah satu perintah Allah swt dan tidak ada seorangpun yang bisa menghentikan kegiatana ini.

Pada Senin, 8 Mei 2017, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Namun Rahmat menilai pemerintah tidak berdasar untuk pembubaran HTI. Sesuai Undang-undang ormas, lanjutnya, pemerintah harus mengeluarkan Surat Peringatan 1,2 dan 3, baru boleh dibawa pada proses hukum.

“Nggak ada SP, kalau dianggap melanggar baru di pengadilan, pelanggaran HTI itu apa? Kalau tidak ada, ini adalah kesewenangan,” pungkasnya. (Popi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.