Sabtu, 21 Mei 22

Ketua DPD RI Ingin Sumbar Jadi Provinsi Koperasi

Ketua DPD RI Ingin Sumbar Jadi Provinsi Koperasi

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman ingin agar Sumatera Barat mencanangkan dirinya sebagai provinsi koperasi bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-70 koperasi nasional. Padang terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli 2017.

“Bertepatan peringatan hari koperasi nasional di Padang nanti, kita canangkan saja Sumatera Barat sebagai provinsi koperasi,” senator asal Sumatera Barat ini menyatakannya saat menerima audiensi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang Yunnisman di Gedung DPD RI, Senayan, Rabu (16/9/2015), yang juga dihadiri Ketua Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta, Aizirman Djusan, dan Prof Ris Dr Maizar Rahman selaku Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta.

Irman menegaskan sikapnya, bahwa lembaga keuangan mikro (LKM) berbadan hukum koperasi harus tetap merupakan bagian kegiatan ekonomi masyarakat. “Tidak sekadar pelengkap,” tegasnya. Karena badan usaha simpan pinjam, baik yang dimiliki desa adat maupun koperasi, bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengerahan tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang juga terarah.

Koperasi yang pengelolaannya baik berarti kebutuhan para anggotanya dipenuhi koperasi itu. Terpenuhinya kebutuhan para anggota makin meningkatkan kesejahteraan para anggota. Dengan memajukan kesejahteraan para anggotanya berarti koperasi memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus menata perekonomian nasional.

Dia mencontohkan eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang merupakan “local genius” buah pikiran Gubernur Bali ketika itu, Ida Bagus Mantra. Pendirian LPD sebagai badan usaha simpan pinjam yang dimiliki desa adat di Bali diilhami oleh Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang merupakan lembaga simpan pinjam masyarakat adat di Sumatera Barat.

Dengan mengadopsi konsep sekaa desa adat yang bertumbuh dan berkembang sejak lama dalam masyarakat Bali, Gubernur Bali itu meluncurkan LPD. Dasar hukumnya hanya surat keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 November 1984. Sebagai implementasinya, LPD beroperasi per tanggal 1 Maret 1985 di setiap kabupaten Bali.

Dalam perkembangannya, LPD benar-benar menjadi kekuatan desa pakraman karena mampu memperbaiki perekonomian masyarakat di desa pakraman di Bali. Salah satunya LPD Desa Adat Kedonganan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, berkat kesuksesan senator asal Bali periode 2009-2014 I Nengah Wiratha selaku Kepala LPD Desa Adat Kerobokan (tahun 1992-2010), berikutnya sebagai staf ahli LPD Desa Adat Kerobokan (tahun 2010-sekarang).

Irman menyatakan usulannya setelah mendengar penjelasan Yunnisman ihwal keberhasilan dua kepala daerah di Sumatera Barat sebagai penerima tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan tahun ini, yakni Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Mereka dianugerahi tanda kehormatan oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-68 di halaman rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Minggu (12/7/2015), karena Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil untuk mengurangi pengangguran melalui program-program bidang koperasi.

Di Sumatera Barat, perkembangan koperasi betul-betul berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Saat ini saja tercatat 3.743 koperasi, di antaranya 2.482 yang masih aktif. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.