Rabu, 1 Desember 21

Ketidakpastian Bayangi Pilkada Serentak 2015

Ketidakpastian Bayangi Pilkada Serentak 2015

Jakarta, Obsessionnews – Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengingatkan ketidakpastian sudah membayangi rencana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada bulan Desember 2015.

“Pesta demokrasi tingkat daerah ini belum tentu berjalan mulus karena sudah dihantui konflik akar rumput. Potensi konflik itu muncul karena ada peraturan yang mendiskreditkan partai politik (Parpol) yang sedang dilanda konflik,” ungkapnya kepada Obsessionnews, Senin (11/5/2015).

Menurut Bambang, agar potensi konflik itu tereliminasi, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan gegabah. “Bagaimana pun, Pilkada serentak tahun ini adalah sebuah program besar dan strategis yang akan menentukan kuat-lemahnya landasan demokrasi,” tutur Anggota Komisi III DPR RI ini.

Bambang berharap, kearifan dan kehati-hatian mempersiapkan Pilkada mulai akhir Juli 2015 amat diperlukan. “Syarat utama yang melekat langsung pada pemerintah dan KPU adalah keharusan mengambil posisi independen,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Saat ini, jelas Bambang, Pemerintah dan KPU sudah memaksakan kehendak melalui draf Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan peserta pemilihan kepala Daerah (KDH). “PKPU itu mensyaratkan Parpol yang bersengketa di pengadilan harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah islah sebelum pendaftaran Pilkada,” tandasnya.

Padahal, lanjut dia, DPR minta KPU untuk menyertakan putusan sementara pengadilan sebagai syarat mengikuti pilkada. “Namun, KPU sudah menunjukkan kecenderungan untuk hanya menerima kepengurusan yang punya keputusan hukum inkrah dari pengadilan,” ungkapnya.

“Jika syarat itu tidak terpenuhi sampai waktu pendaftaran, KPU menolak dua kubu kepengurusan di Parpol tersebut,” bebernya pula.

Ia memaparkan, dengan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan seperti itu, fraksi-fraksi DPR menilai KPU telah memaksakan kehendaknya, dan juga mendiskreditkan Parpol yang tengah dilanda konflik.

“KPU lupa bahwa semua Parpol punya basis massa. Jika massa Parpol merasa didiakreditkan karena tidak boleh mengikuti Pilkada 2015, akan timbul gejolak. Kemarahan basis massa Parpol di setiap daerah dikhawatirkan menimbulkan ekses dalam bentuk tindakan anarkis,” ungkap Bambang.

“Potensi konflik seperti itulah yang perlu dipertimbangkan dan dikalkulasi oleh pemerintah dan KPU. Agar jagat perpolitikan dlm pilkada serentak akhir 2015 kondusif,” tambahnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.