Subang, Obsessionnews – Dalam persiapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak, KPUD Subang Jawa Barat saat ini masih nunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang belum turun ke daerah.
Menurut Divisi Teknis dan Data KPU Subang, Hari Nazarudin, persiapan yang dilakukan ialah selama menunggu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pilkada.
“Selama menunggu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang Nomor 1 Tahun 2015,” kata Hari kepada Obsession News di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2015).
Hari menjelaskan, secara umum peraturan masih sama seperti sebelumnya. Diantaranya penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket. “Tapi tidak ada uji publik dan dilakukan satu putaran dengan menghilangkan nilai ambang batas perolehan suara dan penyelesaian sengketa dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK),” tandasnya.
Mengenai anggaran masih dibebankan kepada APBD dan KPU Subang. Untuk itu, lanjutnya, KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah Subang dari sekarang terkait dengan penyiapan anggaran untuk pelaksanaan nanti. “Harapan kami dari mulai tahun anggaran sekarang (tahun 2015) sudah dianggarkan secara bertahap,” ujar Hari.
Secara terpisah, Ketua KPU Subang Maman Suparman mengatakan bahwa Pilkada serentak dibagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama pada tahun 2015, gelombang kedua tahun 2016 dan gelombang ketiga tahun 2018. “Pilkada serentak di Subang akan berlangsung di gelombang ketiga tahun 2018 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Barat,” terangnya.
Sementara itu, lanjut Maman, KPU melakukan pemutakhiran data yang berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab Subang.
Upaya persiapan lainnya ialah dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah terpencil dengan medan berat. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program KPU Subang, Rahadian Wiguna, mengatakan upaya identifikasi bermedan berat bertujuan untuk memprediksi mobilitas penduduk yang telah memiliki hak pilih dan tantangan distribusi logistik.
Menurut Rahadian, salah satu wilayah bermedan berat yang dikunjungi ialah Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak yang berbatasan dengan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Pada kegiatan tersebut, jelas dia, melakukan pengumpulan informasi dari tokoh masyarakat mengenai mobilitas masyarakat dan prediksi jumlah hak pilih saat Pilkada serentak nanti. Hasilnya, mengenai jumlah hak pilih relatif lebih terprediksi karena mobilitas wargannya relatif stagnan daripada wilayah perkotaan dan kawasan industri. “Berbeda dengan daerah perkotaan atau industri jumlah hak pilih relatif mudah diprediksi,” paparnya.
Sebaliknya dengan kondisi infrastruktur jalan di lapangan yang dihadapi cukup berat terutama infrastruktur jalan yang rusak berat. “Sehingga akan memakan waktu lebih lama (dalam pendistribusian logistik),” ungkapnya. “Hasil identifikasi akan menjadi bahan dalam distrbusi logistik supaya sampai sesuai jadwal.”
Selanjutnya, KPU akan melakukan survai ke wilayah lain yang berbatasan dengan kabupaten lainnya. Diantaranya Desa Cikadu, Desa Cimenteng Kec. Cijambe yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Kemudian Desa Cibalandong Jaya Kec Cibogo yang berbatasan dengan kabupaten Sumedang. Desa Ponggang, Desa Talagasari Kec Serangpanjang, Desa Banggalamulya Kalijati dan Desa Cimayasari Kec Cipeundeuy berbatasan dengan Purwakarta. (Teddy Widara)
