Sabtu, 7 Desember 19

Kesepakatan KIH dan KMP Terancam Batal

Kesepakatan KIH dan KMP Terancam Batal

Jakarta – Kesepakatan antara Koalisi Indonesia Habat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) ‎di DPR mengenai Undang-Undang MD3 (MPR, DPRD, DPD dan DPRD) terancam batal. Pasalnya sejauh ini kedua belah pihak belum sama-sama menyatakan sepakat mengenai beberapa pasal yang akan direvisi yakni pasal 74 dan pasal 98.

Pasal 74 mengatur mengenai hak-hak DPR, seperti hak interpelasai, hak angket dan hak mengeluarkan pendapat. Sementara pasal 98 mengatur mengenai tugas-tugas komisi. Koordinator Koalisi Merah Putih, Idrus Marham mengatakan, memang sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai pasal-pasal tersebut, namun belum sepenuhnya ada kesepakatan.

Menurut Sekjen Partai Golkar itu, kesepakatan mengenai adanya rencana revisi UU MD3 baru akan dibahas di tingkat pimpinan partai Koalisi Merah Putih. Mengenai apakah KMP setuju atau tidak, Idrus mengaku belum bisa diputuskan karena sampai saat ini belum ada tanda tangan secara resmi antara KMP dengan KIH.

“Maka tentu saya kira penandatanganan kesepakatan tentu tidak bisa hari ini. Karena dari usulan baru itu, baru akan kami bahas salam pertemuan esok hari,” ujar Idrus, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Kamis (13/11/2014).

Idrus sendiri, datang ke DPR akan mengadakan rapat atau pertemuan dengan seluruh pimpinan fraksi KMP. Mengenai hak-hak DPR menurut Idrus, sebenarnya sudah diatur secara jelas di dalam UUD. Untuk itu, kiranya KMP hari ini ingin memperjelas lagi apa yang diinginkan oleh KIH dalam merevisi pasal-pasal tersebut. “Sekali lagi saya katakan pasal-pasal tersebut masih akan kita bahas,” jelasnya.

Meski demikian, Idrus berharap dalam pertemuan ini nantinya ada kesepakatan bersama antara KMP dan KIH. Menurutnya, salah satu tujuan dibentuknya KMP di DPR, tidak lain untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Kita liat, tapi kita optimis karena komitmen sama. Kita tidak boleh biarkan komitmen kita ini tidak produktif , karena KMP dibentuk agar proses politik di DPR lebih produktif,”terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Catur Sapto Edy ‎saat ditemui di DPR, Kamis (13/11/2014). Membantah bahwa belum ada deal atau kesepakatan antara KMP dan KIH. “Kata siapa belum sepekat sudah sepakat semua ko,” katanya.

Ia mengaku pertemuan kali ini, hanya melanjutkan pembahasan sebelumnya antara KIH dengan KMP. Bahkan ia mengaku, sudah ada perintah dari Ketua PAN Hatta Rajasa untuk segera diupayakan jalan damai untuk menyelesaikan konflik dualisme DPR ini. “Pak Hatta sudah memerintahkan untuk Islah,” jelasnya. (Abn)

 

Related posts