Kamis, 29 Oktober 20

Keselamatan Rakyat, Hukum Tertinggi

Keselamatan Rakyat, Hukum Tertinggi

Oleh: Habustan

BERITA meninggalnya Bupati Morowali Utara diterima dengan perasaan terharu dan duka cita yang mendalam. Diberitakan bahwa proses pemakamannya dilakukan dengan standar-prosedur penanganan Covid-19. Demikian pula, rakyat tidak menunjukkan adanya suatu acara penguburan. Rakyat seluruh wilayah Morowali Utara (Morut) hanya menerima khabar meninggalnya Bapak Bupati Aptripel Tumimor dengan rasa terharu yang dalam .

Fakta itu menunjukkan bahwa banyaknya Pemerintah Daerah yang jadi korban virus corona. Begitu pula Bupati Karawang yang .masih di karantina menunggu proses masa inkubasi, dan Walikota Bogor Bima Arya serta Wakil Walikota Bandung yang sudah dinyatakan sembuh atau sudah ke luar dari fase isolasi diri .

Fenomena lain dapat pula di lihat begitu banyaknya imbauan, surat edaran dan/atau maklumat. Silih berganti di keluarkan oleh Pemerintah Pusat, dan yang menjadi sasaran obyek himbauan adalah Pemerintah Daerah atau rakyat yang ada di daerah. Namun, patut disayangkan karena seringkali menimbulkan “kontradiktif” antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya, pejabat itu sendiri yang saling berbantahan .

Dalam konteks ini, Presiden tidak hanya sebatas mengeluarkan imbauan, tetapi juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar tidak membuat kebijakan tanpa kordinasi dengan Pemerintah Pusat. Pernyataan ini memberi isyarat atau indikasi kuat bahwa Presiden tidak menghendaki karantina wilayah. Terbukti dengan mengeluarkan keputusan: Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil. Jadi, berbagai instrumen hukum (PP dan Perpu) telah di keluarkan dan terus akan di keluarkan sebagai sebuah upaya antisipasi dari pemerintah selaku regulator .

Lebih dari itu, dana jaminan juga telah dikucurkan. Singkatnya, Presiden Jokowi tidak hanya sebatas menetapkan status darurat kesehatan dan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Akan tetapi, sebanyak Rp 405,1 triliun dikucurkan untuk penanganan wabah serta untuk stimulus ekonomi .

Hari-hari ini, harus diakui merupakan kondisi terburuk sepanjang sejarah bagi seluruh Pemerintah Daerah. Karena itu, dalam menghadapi ancaman penyakit yang menakutkan ini, maka masing-masing daerah melakukan upaya penyelamatan masing-masing di daerahnya dengan melibatkan ber bagai tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan, dengan melalui semangat kearifan lokal dan prinsif gotong royong .

Memang, dalam situasi seperti sekarang Pemerintah Pusat harus melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cepat. Bersinergi dengan semua tingkatan dan jajaran pemerintah, serta bersinergi dengan masyarakat itu sendiri. Hal-hal ini, tentu menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Apalagi, damfak virus ini sangat berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat .

Oleh sebab itulah, tingkat kriminalitas bagi kehidupan masyarakat akan menjadi potensi ancaman keamanan. Pada titik inilah, azas : “Salus Populi Suprema Lex Esto” menjadi relevan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sebab hal itu, akan menjadi ancaman jika berbagai aneka stimus ekonomi tidak menjadi “resep” yang ampuh bagi penyakit ekonomi yang dihadapi masyarakat sebagai turunan b langsung dari Pandemi Covid-19 .

Sekian
#dirumahsaja
4 April 2020

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.