Rabu, 27 Oktober 21

Kesbangpol Pontianak Tangkal Paham yang Ganggu Kehidupan Berbangsa

Kesbangpol Pontianak Tangkal Paham yang Ganggu Kehidupan Berbangsa
* Zulkarnaen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak

Pontianak, ObsessionnewsBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), bertugas membantu kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, demokrasi, dan perlindungan masyarakat. Lembaga ini memiliki peran yang strategis dalam pembinaan organisasi politik (orpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Keberadaan Kesbangpol diharapkan dapat menangkal paham-paham yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan dukungan masyarakat sebagai objek dari terciptanya lingkungan yang memiliki toleransi dan menjunjung tinggi rasa nasionalisme dalam kerangka NKRI.

“Fungsi Kesbangpol adalah memberikan wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, Kesbangpol juga melakukan pembinaan sosial politik kepada ormas dalam bentuk edukasi, sosialisasi, tatap muka, penyuluhah, dan pendekatan kepada unsur dan tokoh agama,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak Drs. Zulkarnaen kepada obsessionnews.com di ruang kerjanya baru-baru ini.

Pria yang lahir di Kota Pontianak, 27 Januari 1966, ini paham dengan kondisi geografis masyarakat di Kalbar yang sangat rentan akan pertikaian antar suku dan agama. Ia menceritakan konflik pada 1999 antara etnis Melayu dan Madura di Kabupaten Sambas, yang mengakibatkan 401 jiwa meninggal dunia dan sebanyak 58.544 orang Madura mengungsi dari Sambas. Konflik tersebut mengakibatkan warga etnis Madura dipindahkan dari Sambas.

“Tugas kami mengoordinasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan. Kami berkoordinasi dengan Komite Intelejen Daerah (Kominda) dan aparat keamanan untuk menghindari konflik dan paham-paham yang di anggap radikal,” ujar alumnus Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1998 ini.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menyebutkan komunitas, perkumpulan, dan organisasi yang bersifat kemasyarakatan, pemuda, dan agama harus mendaftarkan diri kepada Kesbangpol.

Pria yang juga alumnus Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2000 ini mengatakan, saat ini di Pontianak setidaknya terdapat 487 ormas yang terdata di Kesbangpol. “Jumlah tersebut sangatlah banyak, dan kami memantau terus perkembangan dan aktivitas ormas. Bahkan kami hadir dalam kegiatan ormas-ormas tersebut,” ucapnya.

Zukarnen yang dilantik menjadi Kepala Badan Kesbangpol pada 5 September 2014 mengatakan, setiap bulan pihaknya bersilaturahmi dengan 5-10 ormas, dan sekaligus menyosialisasikan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Tahun 2015 kami melakukan inovasi pelayanan dengan melakukan pendataan ormas secara online, agar bisa dipantau dan dilihat oleh masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Diterapkannya database secara online dengan tujuan agar kegiatan ormas bisa dilihat publik. Dan hal itu sangat memudahkan kinerja Kesbangpol dalam upaya memberikan pelayanan terpadu dan prima kepada masyarakat.

“Kesbangpol telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Gunanya adalah menginformasikan tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat, hingga kami waspadai masuknya warga negara asing. Diharapkan warga asing yang menetap lama di Pontianak melapor ke Kesbangpol agar memudahkan koordinasi dengan badan intelejen daerah,” ujar Camat Pontianak Barat tahun 2003-2008 ini.

Zulkarnen berharap, harus ada leburan pembaruan kebangsaan antar umat beragama dan etnis di Kalbar umumnya dan di Pontianak khususnya. “Masyarakat tidak lagi memandang etnis tertentu, tetapi membaur dan menjujung tinggi toleransi antar ummat beragama,” ujar pria yang pernah menjadi Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak tahun 2009 ini. (Ahmad Saufi)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.