Selasa, 19 Oktober 21

Kerja Menteri Bertentangan Nawacita Harus Direshuflle

Kerja Menteri Bertentangan Nawacita Harus Direshuflle

Jakarta, Obsessionnews – Berbagai kalangan mendesak ketegasan Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle menteri kabinet kerjanya yang dianggap tidak relevan dengan konsep NawaCita, yakni kinerja menteri yang melakukan pembangkangan dan tidak sejalan dengan NawaCita.

Peneliti senior Indinesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, menilai Jokowi kurang berani melakukan reshuffle meski reshuffle itu hak progratif presiden. “Siapa yang layak dan tidak layak yang tahu hanya presiden, wakil presiden dan beberapa orang dekat di sekitarnya,” tegas Karyono, Minggu (5/7/2015).

Menurut Karyono, secara pribadi kabinet yang layak direshuffle terutama menteri yang jelas bertetangan dengan nawacita. Padahal kata Karyono, Menteri Rini Sumarno dan Menteri ESDM Sudirman Said merupakan jantungnya perekonomian yang sangat vital, dimana di dunia tergantung pada energi.

“Apalagi Sovyan Djalil menyerukan yang kontrofersial dalam kebijakannya. Siapa yang membongkar teks Konfrensi Asia Afrika perlu juga di reshuffle, terkait pembongkaran itu tidak boleh ada klime, itu tidak boleh. Dan menurut saya juga seperti menteri Menkopolhukam tidak usah dikeluarkan tapi diresposisi begitupun dengan Menkumham disesuaikan dengan keahliannya masing-masing,” bebernya.

aktual forum1

Karyono menegaskan, jika terjadi reshuffle bukan hanya menggati orang, tapi reshuffle juga untuk menguatkan nawacita sebagai jalan perubahan sebagaimana semangat perubahan ideologi mawacita ada pada trisakti itu, dimana reshuffle merupakan semangat kinerja pemerintah kedepan.

“Saya berkeyakinan pekembangan ekonomi global ada tiga menteri tidak etis. Itu bukan fitnah, kalau yang mendegradasi pemerintah itu fitnah. Ada pembakangan- pembakangan dari pembantunya tadi. Yang kita ukur profesional, dan Rini layak diganti. Dan bukan hanya kita yang mengatakan itu tapi dari berbagai pengamat mengatakan itu.”

“Kita mengukur bukan secara subjektif tapi kinerja. Yang mengatakan hal sama bukan hanya kita, tapi baik dari pengamat dan berbagai elemen mengatakan itu, kita mengukur bukan subjektifitas tapi kinerja,” harapnya.

aktual forum3

Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Masinton Pasaribu juga menyoroti prestasi dari BUMN dan sekretaris kabinet, dimana beberapa putusan peraturan presiden dibahas di sekretariat kabinet, dan beberapa itu tidak jeli dan cenderung ditarik kembali sehingga mencelakakan presiden, serta pengakatan pejabat eselon.

“Ini ukurannya bukan ukuran suka tidak suka, bagaimana menteri memilki misi-misi sendiri bahkan ada bermimpin membangun ormas dengan tujuan kedepan jadi partai politik dengan menempatkan orang-orangnya dibeberapa Direktur. Intinya ada yang melakukan kerja dengan misi sendiri dan ini tidak boleh menempatkan orang seperti itu. Tidak sesuai rohnya, hanya kerja yang dianggap, tidak memiliki kinerja dan inofasi, butuh menteri yang berani inofatif,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.