Jumat, 24 September 21

Kepulauan Buton Mau Dijadikan Provinsi Percobaan

Kepulauan Buton Mau Dijadikan Provinsi Percobaan
* Laode Djeni Hasmar

Jakarta, Obsessionnews – Secara politik usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah dideklarasikan sejak ulang tahun ke-52  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atau tepatnya pada 27 April 2015 lalu, yang digelar di Desa Lalinggato, Kecamatan Lalinggato, Kabupaten Kolaka Timur. Dalam deklarasi itu, selain dihadiri sejumlah kepala daerah dan camat juga didukung langsung oleh Gubernur Sultra Nur Alam, Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh dan enam bupati/walikota.

Menurut Nur Alam, saat ini Provinisi Kepulauan Buton harus melengkapi administrasi yang harus dipenuhi. “Secara politik kan sudah deklarasi, kalau proses administrasi harus dilengkapi, ya harus dilengkapi. Memang sudah begitu karena berkas-berkasnya itu cukup banyak yang harus dipenuhi. Dan sekarang ini masih dalam proses, dan kita tidak bisa tentukan waktunya kapan,” ungkapnya kepada obsessionnews.com usai buka puasa bersama di Kantor Penghubung Sultra Menara Global, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (4/6/2015).

Sementara mantan Angggota Komisi II DPR RI asal Buton, Laode Djeni  Hasmar mengatakan, administrasi Provinsi Kepulauan Buton masih dalam proses perampungan. Keterlambatan disebabkan sebelumnya menunggu perampungan berkas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan.

“Sebenarnya tahun 2014 lalu sudah terbentuk karena kekurangan cakupan wilayah dimana Muna saat tidak bergabung maka kita bentuk lagi kabupaten yaitu Buton Tengah dan Buton Selatan. Jadi cakupan wilayah sudah memenuhi syarat tinggal sekarang kita tunggu kajian akademisnya,” tuturnya.

Laode mengaku, kemarin sudah melakukan komunikasi dengan Komisi II DPR serta panitia di daerah. “Alhamdulillah kita sangat bersyukur juga karena di Komisi II itu ada Pak Amirul Tamin perwakilan Buton yang berpartisipasi terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton yang cakupan wilayahnya terdiri dari Buton Induk, Kota Bau-bau, Buton Utara, Buton Selatan dan Buton Tengah yang disebut cakupan wilayah,” jelasnya.

Ia juga membeberkan kalau mengenai perampungan administrasi terbentuknya Provinisi Kepulauan Buton sudah masuk di Komisi II DPR. Tinggal pembahasan lanjutannya apakah akan melahirkan UU atau Kepres. “Tapi kalau sekarang kita lagi menunggu Kepres untuk pembahasan kepulauan, kan peninjauan lapangan. Persyaratan sudah terpenuhi tinggal pembahasan di DPR,” pungkasnya.

Namun menurut pemikiran pemerintah, ungkap Laode, Provinisi Kepulauan Buton disyaratkan sementara tidak menjadi otonom tetapi jadi provinsi percobaan selama tiga tahun. “Kalau itu terjadi maka melalui Keppres, tapi kalau mau jadi otonom maka harus dari DPR RI untuk lahirkan UU. Tapi kemungkinan Keppres, tapi tergantung di DPR sekarang. Makanya saya sudah usulkan agar segera otonomi daerah itu agar melakukan peninjauan lapangan,” terangnya.

Putra Buton juga ini membantah dengan tegas kalau dirinya tidak berniat untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Porvinsi Kepulauan Buton dikemudian hari. Ia hanya menginginkan ketika Buton menjadi daerah otonom maka akan banyak menyerap anggaran APBN untuk difungsikan pada hal yang bermamfaat, disamping itu akan melahirkan lapangan pekerjaan untuk generasi ke depan.

“Saya ingin katakan perjuangan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton ini sejak saat saya menjabat DPR RI di Komisi II periode 2009-2014 lalu. Dan sedikitpun saya berjuang ini bukan untuk mau jadi Gubernur, ngak lilahi Taalla itu tidak ada, tapi saya berpikir kalau daerah itu jadi otonom dana APBN banyak akan mengalir, kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi kedepan. Karena ternyata daerah-daerah kesultanan yang belum jadi Kabupaten cuman daerah Buton,” paparnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.