Selasa, 29 November 22

Kepala Daerah Selewengkan Dana Desa Terancam Pidana!

Kepala Daerah Selewengkan Dana Desa Terancam Pidana!

Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro setuju dengan sikap Menteri  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Marwan Jafar yang meminta agar diberlakukan pidana bagi kepala daerah yang berani meny‎elewengkan dana desa.

Menurutnya, dana desa diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kedaulatan desa memberdayakan sumber daya alamnya. Karena itu kata dia, tidak boleh diselewengkan, terlebih untuk kepentingan politik dalam rangka Pilkada serentak tahun ini.

“Haram hukumnya gunakan dana desa oleh Kepala Daerah untuk kepentingan politik dalam Pilkada,” kata Agung saat dihubungi, Rabu (9/9/2015).

Selain itu politisi Partai Golkar ini juga meminta regulasi dana desa yang implementasinya belum diatur oleh tiga Kementerian Dalam Negeri, Desa PDT dan Kementerian Keuangan agar segera di tuntaskan. Sehingga tidak menyulitkan petugas baik para pendamping atau juga para kepala desa yang saat ini sudah terlanjur membuat RAPBDES.

“Bagaimana juklak juknis soal biaya operasional desa jika tidak boleh diambil dari dana desa? Tentu akan menyulitkan bagi desa yang potensinya terbatas untuk menggali sumber lain tentu tidak mudah,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini meminta pemerintah pusat harus bergerak cepat supaya dana bisa terserap dengan baik. “Karena alokasi waktu yang terbatas sudah hampir masuk akhir tahun anggaran, piranti aturan juga harus segera dituntaskan agar para Kepala Desa menjadi Kepala Desa gara-gara kasus dana desa,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.