Padang, Obsessionnews – Lima daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) yang masih memiliki kawasan kumuh akan dibenahi sehingga tahun 2019 sudah bebas dari status daerah kumuh.
Pembenahan kawasan kumuh itu dimulai tahun ini melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Nasional Perkotaan. Pelaksanaan pembenahan wilayah kumuh dilaksanakan Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Permukiman (Disprasjaltarkim) Provinsi (Prov) Sumbar. Kelima daerah tersebut Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan masing-masing mendapat anggaran antara Rp15 juta sampai Rp20 juta per lokasi.
Kepala Disprasjaltarkim Sumbar Suprapto mengatakan, wilayah yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh yakni, wilayah penunjang pusat kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, namun jarak antar rumah tidak lebih dari 1,5 meter dan ketersediaan sanitasi, layanan air, drainase, serta jalan lingkungan yang buruk. Penetapan daerah kumuh ditentukan oleh Bupati/Walikota masing-masing.
“Ditargetkan tahun 2019, lima daerah itu, 100 persen memiliki sanitasi, 0 kawasan kumuh, dan 100 persen mendapat layanan air bersih. Pembenahannya dimulai tahun ini. Masing-masing daerah mendapatkan dana yang berbeda, pada kisaran Rp15 – Rp20 juta per lokasi,” kata Suprapto disela-sela acara Lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan Sumbar di salah satu hotel di Padang, Senin (20/4).
Kriteria wilayah kumuh di daerah masing-masing ditetapkan oleh Bupati/Walaikota masing-masing. Kepala daerah bersangkutan tidak perlu merasa gengsi terdapat kawasan kumuh di daerah masing-masing.
Pembenahan kawasan kumuh, selain dibiayai melalui anggaran APBN, juga dana pendamping disediakan melalui APBD. Anggaran dari APBN sebesar 30 persen, dan APBD 70 persen. Untuk APBD, dana yang disediakan sebesar 70 Milliar.
Suprapto mengatakan, pembenahan wilayah kumuh dilaksanakan secara berkesinambungan, yang diawali dari pembenahan fisik rumah masyarakat. Kemudian, dilanjutkan dengan perbaikan sanitasi dan layanan air bersih. Selanjutnya, perbaikan drainase dan jalan lingkung, serta pembangunan ruang terbuka hijau.
“Program ini tidak satu tahun selesai. Kami merubah pola keciptakaryaan yang dulu. Begitu satu tempat selesai dibenahi, kita pindah, tidak begitu lagi. Selama tiga tahun akan di tempat itu, dimulai memperbaiki rumah, terus sanitasi, bahkan nantinya membangun ruang terbuka hijau untuk bermain anak,” sebut Suprapto.
Tahun ini, pembenahan kawasan kumuh di Sumbar, pertama kali dilaksanakan di Kota Padang sekaligus sebagai percontohan. Wilayah kumuh yang dibenahi yakni di Kecamatan Padang Timur, masing-masing Alai, Jati, Kubu Dalam, dan Parak Gadang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai pembukaan mengatakan program PNPM Mandiri Perkotaan diluncurkan salah satunya untuk mengurangi angka kemiskinan. Permasalahan itu menjadi salah satu prioritas pembangunan yang perlu segera ditangani.
“Berdasarkan data kementerian PU dan perumahan rakyat, saat ini indonesia menghadapi tantangan pembangunan permukiman dengan masih banyak nya kawasan kumuh di berbagai perkotaan di tanah air. dan ini akan menjadi tantangan kita bersama untuk pembangunan permukiman tersebut. Untuk itu Pemerintah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah nasional III periode 2015-2019 nanti, untuk meningkatkan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas, dan juga mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di indonesia tahun 2019,’ kata Irwan Prayitno. (Musthofa Ritonga)
