Selasa, 18 Januari 22

Kepala BIN dan Game ‘Pokemon Go’

Kepala BIN dan Game ‘Pokemon Go’

Oleh: Muhammad AS Hikam

“Pokemon Go bisa mengancam keamanan negara.” “Pokemon Go lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.” “Pokemon Go bisa dimanfaatkan untuk kepentingan asing.” “Pokemon Go bisa mencelakakan pemainnya sendiri.” Inilah rentetan statemen Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, terkait dengan kian maraknya game berbasis aplikasi ‘augmented-reality’ yang dikembangkan oleh Pokemon Company bekerja sama dengan Nintendo dan Niantic dari negeri Bunga Sakura tersebut.

Kalau benar kabar di kompas.com, aplikasi game tersebut konon masih belum resmi beredar di Indonesia, dan masih terbatas di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat (http://tekno.kompas.com/read/2016/07/09/13200047/apa.itu.pokemon.go.). Tentu saja bukan berarti di Indonesia tidak bisa dimainkan saat ini, karena orang-orang bisa saja mengunduhnya dari berbagai link (tautan) tertentu dan memasangnya di ponsel android mereka. Namun, menurut kompas.com, tentu dengan berbagai keterbatasan sehingga tidak optimal seperti jika dimainkan di negara-negara yang telah resmi memiliki aplikasi game tersebut.

Terlepas dari masalah teknis tersebut, pertanyaan mendasar yang ingin saya kemukakan adalah, benarkah game Pokemon Go menjadi ancaman keamanan negara? Ukuran apakah yang digunakan oleh Kepala BIN untuk memberikan penilaian seperti itu? Apakah Pokemon Go statusnya sama dengan gerakan teroris ISIS, atau virus Flu Burung dan Ebola, atau gerakan separatis OPM, atau ideologi radikal transnasional seperti Khilafahisme, fasisme, komunisme, dan sebagainya?

Jika permainan tersebut ‘bisa dimanfaatkan kepentingan asing’, dalam hal apa saja dan seberapa mendalam? Bukankah internet, bank, satelit, pertambangan minyak dan gas, dan sebagainya, jauh lebih rentan untuk dimanfaatkan kepentingan asing? Kenapa mereka tidak dilarang saja sekalian? Kalau Pokemon Go bisa mencelakakan pemainnya sendiri, bukankah main gundu pun bisa mencelakakan pemainnya jika dilakukan di jalan raya? Bukankan main layang-layang pun bisa mencelakakan pemainnya jika tidak mengindahkan situasi di sekitarnya?

Saya terus terang prihatin dengan statemen beliau ini, apalagi jika dikaitkan dengan tupoksi BIN dalam konteks menjawab tantangan-tantangan strategis yang sedang dihadapi NKRI pada saat ini dan ke depan. Bukankah lebih bermanfaat jika Ka-BIN bicara mengenai kondisi ketahanan pangan dan energi nasional, tenaga kerja asing di Indonesia, ancaman terorisme dan ideologi radikal, atau masalah tindak kekerasan serta konflik horizontal yang semuanya jelas-jelas (dalam jangka pendek, menengah, dan panjang) mengancam kamnas, ketimbang soal Pokemon Go? Tentu saja kita tidak bisa melarang Ka-BIN utk bicara mengenai Pokemon GO. Tetapi jika argumentasi yang digunakan tidak memadai, jangan-jangan akibatnya malah lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi bangsa dan negara kita?

Saya kira Kepala BIN perlu memberikan penjelasan lebih rinci dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara nalar maupun strategis mengenai potensi “ancaman terhadap keamanan negara” dan masalah “kepentingan asing” di balik game Pokemon Go ini. Sebab jika tidak jelas, justru bisa menjadi bahan lelucon dari publik baik dari dalam maupun dari luar negeri. Setidaknya, jangan sampai statemen tersebut malah jadi iklan gratis bagi popularitas Pokemon Go. Dan lebih-lebih lagi, jangan sampai statemen tersebut dianggap mengada-ada atau bahkan lebay!

Muhammad AS Hikam, pengamat politik, Menteri Negara Riset dan Teknologi (1999 – 2001). Tuisan ini diambil dari blog The Hikam Forum, 21 Juli 2016.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.