Jumat, 23 Oktober 20

Diusir DPR Saat Rapat, Kepala BEK Tidak Marah

Diusir DPR Saat Rapat, Kepala BEK Tidak Marah

Jakarta, Obsessionnews – ‎Saat melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu 11 Januari 2015, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Triawan Munaf diminta dengan hormat untuk keluar dari ruangan. Sebab, BEK dianggap tidak bisa menjelaskan program-programnya secara rinci sebelum meminta persetujuan anggaran ke DPR.

Anggota Komisi X DPR Venna Melinda mengatakan, sebenarnya sikap DPR tidak mengusir, kata mengusir dianggap terlalu kasar. DPR kata dia, hanya meminta kepada Triawan untuk pulang memperbaiki program-program yang diajukan BEK agar lebih jelas target dan tujuannya apa. ‎Lantaran yang dibicarakan mengenai anggaran yang rentan disalahgunakan jika tidak jelas aturanya.

‎”Kami hanya meminta kepada Pak Triawan untuk mempersiapkan apa saja program-programnya, karena program yang dipaparkan saat rapat kerja dengan DPR belum dijelaskan secara rinci,” ujarnya kepada Obsessionnws.com Senin (16/2/2015).

Menurut Venna, sikap Triawan saat itu tidak menunjukkan adanya rasa marah atau benci. Ia melihat sikap Triawan justru menerima permintaan Komisi X DPR untuk keluar dan memperbaiki lagi program-program yang diajukan oleh BEK. ‎Lagu pula kata dia, BEK merupakan badan yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, karena itu memang harus banyak yang diperbaiki.

‎”Saya liat Pak Triawan juga menerima saran kami dengan positif. BEK juga badan baru jadi memang harus ada penyesuaian,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat itu, tidak ada yang salah dengan sikap Komisi X, selain tidak jelas pertemuan dengan BEK juga baru terjadi satu kali. Menurutnya, BEK masih banyak memiliki kesempatan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya. DPR kata dia, juga selalu terbuka untuk menerima BEK dalam rapat-rapat berikutnya. Untuk itu, ia meminta tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait persoalan ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Utut ‎Adiyanto juga mengatakan alasan DPR meminta Triawan untuk pulang lantaran, BEK sendiri belum jelas mau bermintra dengan komisi berapa? Kemudian, Menteri Sekretaris Negara juga tidak pernah mengirim surat ke DPR mengenai kejelasan BEK. Di luar itu BEK juga disebut belum melakukan koordinasi dengan Badan Anggaran. Namun tiba-tiba meminta suntikan dana sebesar Rp 1,5 triliun.

‎”Pertama harus dijelasin, badan itu karena belum diputuskan harus bermintra kemana? Kalau mau make uang APBN itu harus jelas dulu harus diturunin dulu di paripurna,” ujarnya saat dihubungi, Obsessionnews, Sabtu (14/2/2015).

Bahkan sampai saat ini kata Utut, BEK belum jelas nomenklatur anggarannya dimana? Terlebih BEK ini lanjut Utut belum memiliki infrastruktur dan juga pegawainya. Artinya, DPR meminta‎ kepada Triawan untuk pulang, karena memang segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, sebelum dirinya ingin membahas persoalan anggaran dengan DPR.

“Dia kan badan yang belum punya pegawai badan yang belum punya pembantu, baru diteken Pak Jokowi lebih baik pulang dulu, menyiapkan,” terangnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyarankan agar Triawan ‎berkoordinasi dengan Banggar dan Mensegneg. Pasalnya, pembahasan mengenai UU ABPN-P tahun 2015 sudah diketok palu melalui sidang Paripurna DPR pada Jumat malam (13/2/2015) dengan perubahan anggaran sebesar Rp 1.761,64 triliun.

‎”Jadi dari pada dia bercerita panjang lebar tidak jelas, lebih baik pulang dulu berkonsentrasi dan berkoordinasi dengan Banggar, berkoordinasi Mensesneg,” jelasnya.

utut menambahkan, dirinya bukan bukan sengaja secara pribadi untuk meminta Triawan pulang. Apalagi punya perasaan negatif untuk menolaknya. Ia menyadari bahwa apa yang diinginkan oleh Triawan itu punya niat bagus. Namun, jika itu sudah menyangkut persoalan anggaran negara, dan permintaannya tidak sesuai prosedur, ia takut justru akan berakibat kepada hukum.

‎”Daripada nanti semua kesalahan, kalau dah menyangkut APBN apalagi jumlahnya segitu besar. Pak Triawan niatnya baik. Niatnya mau bawa orang kesurga pun bisa ditangkap sama KPK. Jadi itu yang harus diperiksa bersama, hukum acara harus benar, kemitraan harus ditentuin, kasian Pak Triawan Munaf, dia kan maksudnya baik. Tapi kalau dia jadi salah, kita. Juga jadi salah. Kan nggak bener itu!” jelasnya.

Sebagai informasi, BEK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang diundangkan pada 20 Januari 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM. BEK mengusulkan dalam APBN-P 2015 anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Terdiri dari dua program, yaitu program prngembangan ekonomi kreatif sebesar Rp 1,395,3 triliun. Dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya BEK sebesar Rp 104,7 miliar‎. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.