Kamis, 8 Desember 22

Kenapa Jokowi Sambangi Kopassus, Brimob, dan Marinir?

Kenapa Jokowi Sambangi Kopassus, Brimob, dan Marinir?
* Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam.

Jakarta, Obsessionnews.com –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD pada Kamis (10/11/2016). Sehari kemudian, yakni Jumat (11/11), Jokowi mengunjungi markas Korps Marinir TNI-AL dan markas Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri.

Kenapa Jokowi menyambangi markas Kopassus, Brimob, dan Marinir?

Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, mengatakan kunjungan Jokowi ke markas Kopassus, Brimob, dan Marinir itu bukanlah sebuah kegiatan yang hanya bersifat rutin belaka. Kunjungan ini merupakan rangkaian komunikasi politik Jokowi yang telah dilakukannya sebelum dan sesudah peristiwa aksi massa 411.

Menurut Hikam, Jokowi menggunakan soft power berupa ‘blusukan ke atas’ dalam rangka merangkul elite politik dan organisasi masyarakat sipil, khususnya ormas Islam, dan menggunakan pendekatan hard power dengan kunjungan ke markas-markas kesatuan pemukul militer dan polisi. Bukan tidak mungkin Jokowi akan melengkapi kunjungannya ke pasukan pemukul dan anti terorisme milik TNI -AU, yaitu Paskhas yang memiliki Den Bravo itu.

“Gabungan antara hard power dan soft power itu biasanya disebut dengan istilah smart power atau kekuatan cerdas. Hal itu dimaksudkan untuk membangun soliditas dan dukungan dari komponen-komponen negara dan masyarakat sipil untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman yang dipersepsikan akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari blog The Hikam Forum, Jumat (11/11).

Ia menambahkan, sangat boleh jadi bahwa asesmen terhadap kondisi keamanan nasional saat ini, yang diterima oleh Jokowi, menunjukkan bahwa jika terjadi perluasan aksi 411 maka bisa mengarah kepada destabilitas politik. Kendati gerakan protes tersebut menggunakan alasan ‘penegakan hukum’, ataupun berawal dari sebuah aksi unjuk rasa damai.

“Indikasi faktual yang bisa kita lihat memang cenderung mengarah kepada asesmen seperti itu. Demo yang semula berlangsung damai itu berakhir ricuh. Pihak penegak hukum dan keamanan kini sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai dalang kerusuhan,”  tutur Hikam.

Adanya berbagai pidato atau orasi yang berisi hasutan melakukan pemakzulan Presiden yang  sah melalui ‘parlemen jalanan’, upaya membawa masuk pendemo ke gedung parlemen, dan aksi-aksi kriminal seperti penjarahan, adalah termasuk  di antara  fakta-fakta lapangan yang memperkuat asesmen tersebut.

“Sulit untuk membantah bahwa demo 411 telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki vested interests politik untuk menciptakan kondisi instabilitas politik dan keamanan di Jakarta.  Dan jika terjadi eskalasi, bisa meluber ke daerah-daerah lain,” kata mantan Menteri Riset dan Teknologi ini.

Sebelumnya, Jumat (28/10), Hikam mengatakan aksi demo 411 tidak akan menghasilkan sebuah showdown antara Jokowi dan kelompok anti Jokowi. Tetapi tidak ada jaminan bahwa hal itu sama sekali tak mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Ia menegaskan, gejala ke arah itu bisa diobservasi, misalnya, ketika proses penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sedang berjalan, ternyata sudah secara a-priori dianggap belum memuaskan. Mulai muncul ancaman jika hasilnya tidak sesuai harapan, maka aksi-aksi lebih besar bisa terjadi. Belum lagi berseliwerannya informasi tentang  adanya “pembocoran laporan intelijen” terkait pemyandang dana dan keterlibatan sementara elite politik dalam aksi 411.

“Mungkin saja laporan seperti itu validitasnya rendah, atau hanya merupakan bagian dari perang urat syaraf saja. Namun dalam politik tak bisa diabaikan begitu saja,” tandasnya.

Walhasil, tutur Hikam, probabilitas terjadinya sebuah showdown antara Jokowi dengan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya, sekecil apapun, tetap perlu disiasati dan direspons secara proporsional. Dan Jokowi tampaknya memang melakukan hal itu. Komunikasi politik dan kesiagaan mengantisipasi segala kemungkinan yang paling buruk dia lakukan dengan cukup elegan. Hasilnya, untuk sementara, upayanya cukup berhasil dalam meredam dan mendinginkan pemanasan situasi pasca 411. Respons pasar masih positif dan reaksi internasional menunjukkan konfidensi yang tinggi terhadap kemampuan Jokowi menangani dinamika politik di Indonesia.

Bagaimanakah respons pihak- pihak anti Jokowi selanjutnya setelah target destabilitas yang  diinginkan tak berhasil?

“Kita lihat saja apa yang akan dilakukan lagi pada 25 November ketika proses hukum berupa gelar perkara kasus Ahok dilaksanakan, dan hasilnya setelah itu.  Sebab event tersebut jelas akan menjadi wahana yang akan dimanfaatkan secara optimal oleh pihak-pihak anti Jokowi tersebut,” ujar Hikam.

Dan itu sebabnya, lanjutnya, kunjungan ke markas pasukan elite militer dan Polri merupakan pasangan “serasi” dengan pertemuan dengan para elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat sipil, khususnya ormas-ormas Islam.

Seperti diketahui aksi demo 4 November atau yang populer dengan nama demo 411, merupakan demo terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Aksi bela Islam yang diikuti lebih dari sejuta orang  di sekitar Istana Presiden itu menuntut Ahok diproses secara hukum,  karena diduga menghina Islam dan Al-Quran.  (@arif_rhakim)

Baca Juga:

FPI Ingatkan Jokowi Soal Ahok dan Komunis

Putusan Ahok akan Berpengaruh Pada Elektabilitas Jokowi

LSI: Mayoritas Publik Salahkan Ahok Soal Al-Maidah

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.