Jakarta, Obsessionnews – Meski pendapatan PT PLN pada semester I 2015 mencatatkan kenaikan sebesar Rp 15,5 triliun atau naik 18,1% menjadi Rp 101,3 triliun ketimbang periode sama tahun lalu yang sebanyak Rp 85,7 triliun, pemerintah berencana menaikkan tarif listrik dari Rp 878,44 per KWH menjadi Rp 1.018,87 per KWH untuk pengguna berdaya 1.300 amper.
Ini berarti, sama saja subsidi listrik yang diberikan bakal segera dicabut.
Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, bahwa rencana pencabutan subsidi listrik sebenarnya kedok untuk menerapkan tarif listrik dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Masyarakat, dia bilang, tidak mengerti betul ketika berpindah dari daya 900 amper ke 1.300.
“Ketika pindah dia masuk ke jebakan betmen. Karena ternyata ada resiko tarif yang lebih mahal. Saya tidak setuju cara mengurangi subsidinya dengan mengalihkan dari 900 ke 1.300. Karena kenaikannya bisa 150 persen lebih,” jelas Tulus di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).
Tulus menjelaskan, sejak PLN masih dipimpin Dahlan Iskan, memang masyarakat digiring untuk menggunakan token (listrik pintar) dengan iming-iming gratis biaya penambahan daya atau penyambungan baru. Dia pun mengakui, kalau sejak awal pemberian subsidi energi tidak pantas untuk dipertahankan. Asal, mekanisme pencabutannya jelas.
Selanjutnya dia bilang, dalam Undang-Undang terkait pemberian subisidi, diamanatkan hanya bagi masyarakat tidak mampu. Jadi kalau memang benar-benar ingin melindungi masyarakat miskin, bisa saja pengguna listrik digratiskan. Misalnya, 30 KWH pertama gratis, kalau penggunaanya lebih dari itu dikenakan tarif progresif.
“Ini untuk mengedukasi masyarakat untuk hati-hati dan hemat gunakan listrik,” kata dia.(Mahbub Junaidi)
