Jakarta – Pemerintah dikabarkan akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal tahun 2015 mendatang. Kebijakan ini dinilai oleh Pengamat Transparasi Anggaran Ucok Sky Khadafi sebagai kado pahit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia menyambut tahun baru.
Meski alasan pemerintah untuk menaikkan TDL tergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresi terhadap dollar. Namun tetap saja kebijakan tersebut dinilai akan merugikan masyarakat secara luas.
“Alasan ini selalu diprogandakan agar masyarakat yakin dan menerima kenaikan TDL ini. Dengan kenaikan TDL sama dengan pengurangan subsidi listrik, dan rakyat harus membayar lebih mahal kepada TDL,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Padahal menurut Ucok kenaikan TDL sama dengan pengurangan subsidi listrik, dan rakyat dipaksa harus membayar lebih mahal kepada TDL. Kenaikan ini kata dia bukan hanya tergantung pada harga minyak dunia. Tapi lebih kepada kebobrokan manajemen PLN. Khususnya terkait persoalan utang.
“Misalnya, bunga utang PLN yang harus dibayar pada 2013 sebesar Rp 28,6 triliun dan bunga utang 2012 sebesar Rp 28,6 triliun,” paparnya.
Utang jangka panjang PLN diperkirakan sebesar Rp 374,3 triliun yang berasal dari penerusan pinjaman sebesar Rp 29,4 triliun, utang kepada pemerintah sebesar Rp 8,7 triliun, utang sewa pembiayaan sebesar Rp 129,7 triliun, utang bank dan surat utang jangka menengah sebesar 66,4 triliun.
“Ditambah lagi Hasil audit BPK yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 1 tahun 2014, ditemukan kebocoran anggaran yang berakibat, akan potensi kepada kerugian negara sebesar Rp.587 milyar, dan USD.1.2 Juta,” ujar Ucok.
Jadi intinya kata Ucok, selama ini sebenarnya pemerintah hanya bermain opini dengan menasionalisasikan TDL dengan kenaikan harga minya dunia. Namun, pada dasarnya Ucok menyebut masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa alasan itu tidak sepenuhnya benar. (Abn)
