Senin, 26 September 22

Kementerian ESDM Ingin Serius Tata Sektor Migas

Kementerian ESDM Ingin Serius Tata Sektor Migas

Jakarta – Di hadapan para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kemerterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim kinerja selama tiga bulan ini telah menunjukkan tanda bersih-bersih untuk menata sektor migas.

“Dalam tiga bulan ini, kita memberi sinyal membersihkan dapur di sektor ini (migas). Ke depan sektor migas perlu ditata dengan baik,” kata Menteri ESDM Sudirman Said saat Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 dengan Komisi VII DPR, di Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Lebih lanjut pihaknya mengaku akan mengkaji Wajib Kerja (WK) blok-blok migas yang telah dan akan habis dalam jangka waktu dekat. Termasuk salah satunya adalah Blok Mahakam.

“Misalnya pada 30 WK yang akan habis itu agar di review, supaya mereka dapat memberikan kepastian apakah nanti itu akan diteruskan atau tidak. Termasuk Blok Mahakam,” kata Sudirman.

Belajar dari pengalaman yang telah lalu tentang masalah keputusan WK yang tertunda dan mepet, ia berharap kedepan hal semacam itu tidak akan terjadi dengan melakukan review sejak dini.

Alasannya investasi di bidang migas tidak bisa dibuat secara instan atau dalam waktu yang mepet, namun membutuh persiapan waktu yang cukup panjang.

Menurut Sudirman, saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memberhentikan kontrak 41 wilayah kerja migas yang tidak berproduksi.

“Kemudian soal SKK Migas, baru-baru ini kami memberhentikan secara otomatis 41 pemegang WK yang tidak performa dengan baik,” jelas Menteri ESDM.

Ia menegaskan, keputusan SKK Migas tersebut juga merupakan sinyal nyata untuk pasar bahwa saat ini pemerintah indonesia ingin serius dan konsisten membenahi sektor migas. “Ini memberikan signal kepada pasar, bahwa kita ingin konsisten,” tandas Sudirman.

“Termasuk Freeport, jika sampai tenggat waktu tertentu belum juga dicapai (progress pembangunan pabrik pengolahan konsentrat atau smelter), kita akan cabut izin ekspornya. Inilah yang ditunggu oleh pasar,” sambung dia.

Sebelumnya pemerintah, termasuk menteri ESDM sudah beberapa kali memperingatkan Freeport untuk membangun smelter. Berdasarkan surat kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak, Freeport telah menyatakan bersedia membangun smelter.

Atas kesepakatan itu, Kementerian ESDM pun mengeluarkan izin ekspor kepada Freeport. Namun progress pembangunan smelter dilapangan tidak seperti yang dibayangkan.

Saat ini, kesepakatan dalam MoU itu sudah hampir selesai. “MoU selesai pada 24 Januari 2015, harus memutuskan sesuatu sekarang. Kami review perkembangan renegosiasi,” kata Sudirman, di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Ia mengaku kecewa karena perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tidak menunjukkan keseriusan dengan menentukan lokasi pembangunan smelter. “Progres smelter Freeport masih jauh, saya tidak gembira, saya kecewa karena tidak menunjukan kesungguhan,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menyatakan, jika sampai batas waktu yang ditentukan Freeport belum juga menunjukan adanya keseriusan dalam membangun Smelter, maka pemerintah akan membekukan izin ekspor konsentrat. (Kukuh Budiman)

Related posts