Selasa, 6 Desember 22

Kementerian ATR: Dengan Bank Tanah, Negara Punya Land Manager

Kementerian ATR: Dengan Bank Tanah, Negara Punya Land Manager
* Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil (foto : Ist)

Jakarta, Obsessionnews.com – Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang baru saja disahkan DPR memuat beberapa hal penting khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam UU tersebut diatur soal adanya bank tanah. Dengan adanya bank tanah diharapkan negara bisa memiliki kuasa penuh atas pengelolaan tanah untuk kemaslahatan hidup orang banyak.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, mengatakan bahwa bank tanah bukanlah istilah baru. Menurutnya bank tanah ini sudah sangat familiar di kalangan industri properti dan perkebunan. Ketika suatu perusahaan properti, suatu perusahaan memiliki banyak tanah kosong mereka berhak dalam pemanfaatan atau pengelolaan tanah tersebut demi kepentingan bisnis yang dijalankannya.

“Di luar negeri BPN biasa disebut national land authority atau otoritas pertanahan nasional. Harusnya punya dua fungsi, yakni regulator pertanahan/ land regulator, yang fungsinya untuk mengatur hak milik, memberikan sertipikat tanah. Lalu, kita kenal juga land manager /pengelola pertanahan,” ujar Sofyan Djalil dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Sofyan Djalil menjelaskan bahwa Kementerian ATR/ BPN hanya  sebagai land regulator, sementara land manager tidak ada. Akibatnya sekarang Kementerian ATR/ BPN tidak memiliki tanah. Bahkan, banyak kantor-kantor BPN di daerah mendapat hibah dari pemerintah daerah, supaya punya kantor. Harusnya Kementerian ATR/BPN punya dua fungsi land regulator dan land manager, yang menguasai tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria.

“Misalnya, Hak Guna Usaha ada batas waktunya, Hak Guna Bangunan ada batas waktunya, setelah habis masa waktunya, ini diambil alih oleh negara, oleh Bank Tanah. Ini akan digunakan untuk kepentingan negara, misalnya untuk membuat rumah rakyat,” jelas Sofyan A. Djalil.

Tujuan negara mendirikan Bank Tanah ini adalah menampung tanah yang tak bertuan, yang masa Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usahanya habis kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum. “Peruntukan tanah-tanah tersebut jelas untuk kepentingan umum, misalnya selain rumah rakyat, untuk lapangan bola, taman, kemudian untuk kepentingan sosial serta kepentingan yang pro ekonomi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Bank tanah juga akan mengakomodir program Reforma Agraria. Tanah Reforma Agraria ini berasal dari Hak Guna Usaha yang sudah habis. “Tanah tersebut diredistribusikan kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan, contoh Reforma Agraria dengan redistribusi tanah ini akan dilaksanakan di Kabupaten Garut serta Kabupaten Cianjur dalam waktu dekat ini,” ujar Softyan A. Djalil.

Bank Tanah, merupakan fungsi pengelolaan pertanahan (land manager) yang dipembentukannya diinsiasi melalui UU CK. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.