Senin, 23 November 20

Kemensos Percepat Penurunan Kemiskinan Melalui SLRT

Kemensos Percepat Penurunan Kemiskinan Melalui SLRT
* Acara Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Jakarta, Rabu (25/7/2018). (Foto: Humas Kemensos)

Jakarta, Obsessionnews.com – Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin mengatakan, Kemensos bertekad terus mendorong penurunan angka kemiskinan. Program layanan sosial terpadu juga mempercepat penanganan kemiskinan, selain berbagai program bantuan sosial yang selama ini sudah berjalan.

Pepen menyebut layanan terpadu yang dikenal dengan sebutan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) ikut mempercepat agenda percepatan penanganan kemiskinan.

“SLRT merupakan layanan satu atap terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Layanan ini menjangkau desa-desa, sehingga langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Pepen usai membuka acara Koordinasi dan Sosialisasi SLRT di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dalam siaran pers yang diterima Obsessionnews.com, Rabu, disebutkan acara ini akan dihadiri sekitar 300 orang utusan dari kabupaten dan provinsi. Acara ini sekaligus menandai peluncuran perluasan pengembangan SLRT tahun 2018 di 60 kabupaten/kota dan 29 provinsi. Dalam kesempatan ini pula Kemensos menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah.

SLRT meningkatkan akurasi dan kecepatan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Karena program ini membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin untuk kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Masyarakat di suatu desa yang mengalami masalah, katakanlah merasa belum mendapat bantuan sosial, bisa menghubungi sekretariat SLRT atau pendamping SLRT. Atau warga miskin yang sakit tapi tidak mampu berobat. Bisa menghubungi sekretariat SLRT, untuk dibuatkan rujukannya ke dinas kesehatan, yang pada gilirannya mendapat bantuan kesehatan,” kata Pepen.

Warga yang menerima layanan sekaligus bisa dimasukkan dalam database warga miskin yang dikelola Kemensos. Sehingga mereka langsung terdaftar sebagai penerima bantuan. Dengan begitu bantuan sosial bisa berjalan cepat, makin luas, dan tepat sasaran.

“Jadi, SLRT juga memadukan antara layanan dan pembaruan data warga miskin. Layanan diberikan secara cepat. Diidentifikasi, dan langsung dilayani dan diselesaikan. Ini bagian dari implementasi tugas negara, yaitu memberikan hak-hak dasar warga negara,” kata Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kemensos Bambang Mulyadi.

Demikian besarnya manfaat SLRT, maka pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat layanan ini, dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah.

Dalam sambutan tertulisnya, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, Kemensos berkomitmen memperluas layanan sosial terpadu ke 300 desa pada 2019. Komitmen ini merupakan bagian dari usaha mendorong agenda perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran.

Dalam waktu tiga tahun jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan SLRT semakin meningkat, yakni sebanyak 50 kabupaten/kota pada 2016, 78 pada 2017, dan 138 pada 2018. Tahun depan Kemensos menargetkan SLRT menjangkau 300 desa dan 150 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sejak akhir 2016 hingga saat ini lebih dari 800.000 keluhan warga diterima oleh SLRT. Separuh keluhan di antaranya telah ditangani melalui program-program perlindungan sosial daerah.

SLRT adalah sistem layanan sosial satu pintu (single windows service) yang mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dalam satu wadah.

Peningkatan akurasi dan kecepatan pelayanan warga miskin melalui SLRT tidak hanya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sesuai amanat konstitusi. Tapi juga sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung agenda Global Sustainable Development Goals.

Di banyak daerah, SLRT terbukti mampu mendorong lahirnya berbagai bentuk prakarsa mandiri dan berbasis kebutuhan lokal dari pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat akses pelayanan perlindungan sosial.

Jejaring kemitraan pemerintah kabupaten/kota dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan program perlindungan sosial juga semakin kuat.

Desa-desa dan kelurahan semakin banyak yang mengalokasikan pendanaan desa untuk mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), miniatur SLRT, di tingkat desa.

Mensos menyebut beberapa daerah di antaranya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang melakukan inovasi penyelenggaraan SLRT di masing-masing daerahnya dan mendapatkan SLRT Award tahun 2018. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.