Jakarta – Sekitar ratusan Aktivis 98 berencana akan menggelar diskusi politik di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan tema ‘Kebangkitan Angkatan 98 Melawan Orde Baru’ . Tidak hanya diskusi saja yang akan dilakukan, rencana acara musik dan juga temu kangen untuk para aktivis ’98. Namun acara tersebut batal diadakan di Gedung Kemenpora dengan alasan adanya unsur politik.
“Hari ini kita mau adakan acara diskusi dengan mengambil tema ‘kebangkitan angkatan 98 melawan orde baru’ . Jadi hari ini kita mau mengadakan acara yang isinya diskusi, musik, dan juga temu kangen anak-anak 98 ,nah itu rencana acara kita,” ujar salah satu aktivis ’98 dari Unpad Bandung, Febri kepada Obsessionnews.com di depan Gedung Kemenpora, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Namun, kata Febri, acara diskusi tersebut dibatalkan atau dicabut surat izinnya oleh pihak Kemenpora lantaran acara tersebut mengandung unsur politik. “Alasannya tendensius dan mengandung unsur politik,” katanya.
Diskusi tersebut, ungkap Febri, juga membicarakan tentang korban kekerasan pada waktu 98 sampai dengan sekarang, misalnya bagaimana kita menyelesaikan kekerasan atas kematian wartawan Udin, Bernas dan bagaimana kita mencari siapa dalang pelaku pembunuhan mahasiswa, mencari juga siapa dalang penculikan 13 aktivis yang sampai saat ini belum pulang dan kekerasan-kekerasan yang lainnya. “Jadi itu sebenarnya tema diskusi kita sekarang ini,” ujarnya.
Namun dia membantah kalau masalah diskusi ini didompleng oleh Capres tertentu atau orang tertentu. Bagi dia, itu patut dipertanyakan sehingga sampai dibatalkannya acara tersebut. “Masalahnya tema-tema yang akan kita bicarakan sekarang ini tidak ada henti-hentinya kita bicarakan sampai sekarang ini.
Tetapi sejauh ini kita tidak pernah mengundang salah satu capres, Cawapres atau bahkan teman-teman yang di struktural tim calon capres, nga ada itu,” ungkap Febri.
Selain itu, Juru Bicara Aktivis 98, Erwin Usman juga mempertanyakan dicabutnya izin oleh lembaga yang yang dipimpin oleh Roy Suryo tersebut. Padahal izin dari Kemeporan dan kepolisian sudah jauh-jauh hari diterbitkan.
“Kami telah memenuhi semua persyaratan izin dari kepolisian maupun dari Kemenpora. Sampai pukul 03.00 WIB dinihari tadi masih melakukan gladi resik dan tak masalah dengan diskusi pagi ini,”ujarnya.
“Tapi tiba-tiba pagi tadi kami (Aktivis 98) dilarang masuk. Media pun yang hendak meliput tidak boleh masuk. Untuk itu kami akan menunggu surat resmi penolakan dari Kemenpora dan Kepolisian,” tambah Erwin.
Erwin mengaku, pihaknya telah mengeluarkan uang sewa gedung sebesar Rp 7 juta. Menurutnya, surat dari kepolisian juga telah ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat I Gede Nyeneng.
Sementara itu, pihak Kemenpora yang mencabut izin diskusi yang digelar aktivis 98, pihak kepolisian pun turut mencabut izin diskusi tersebut. Alasannya, pihak kepolisian menilai izin diskusi menyimpang dari awal yang diajukan.
“Ada izinnya, tapi menyimpang. Akhirnya pihak gedung mencabut dan kepolisian pun turut mencabut,” ujar Kapolsek Tanah Abang, AKBP Anom Setiaji di depan gerbang Kemenpora.
Anom menuturkan, pihaknya meminta para aktivis menghormati hukum yang berlaku. Pihaknya tidak menghendaki adanya pemaksaan dari para aktivis untuk tetap menggelar diskusi. “Kami tidak mau ada pemaksaan kehendak. Kita semua sepakat menghormati hukum,” tuturnya.
Sementara, untuk mengamankan Kemenpora, pihak kepolisian menurunkan sebanyak 274 personel. 274 personel itu berasal dari Polda, Polres Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang. (Pur)
