Selasa, 14 Juli 20

Kemenkumham Belum Bisa Putuskan DPP Golkar yang Sah

Kemenkumham Belum Bisa Putuskan DPP Golkar yang Sah

Jakarta – Dualisme kepengurusan Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono belum bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kondisi ini membuat Partai Golkar semakin buruk lantaran secara konstitusional tidak ada legalitas yang mengikat partai untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan kata lain, ada kevakuman di internal Partai Golkar pasca kedua kubu mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di dua tempat yang berbeda. Sebab tidak ada kepengurusan Partai Golkar yang dianggap sah oleh pemerintah, meski di sisi lain keduanya sama-sama mengklaim Munas yang sudah digelar sudah sesuai dengan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Namun demikian, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly mengatakan, Golkar tetap diakui oleh negara sebagai partai politik ‎yang masuk dalam organisasi partai yang punya badan hukum tetap. Hanya saja, pemerintah memang belum mengakui adanya kepengurusan partai yang sah.

“Golkar tetap diakui negara sebagai partai politik. Tapi kepengurusannya saja yang menjadi persoalan,” ujar Laoly, di Kantor Kemenkumham, Selasa (15/12/2014),

Untuk itu, dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut, Laoly menyerahkan sepenuhnya kepada internal Partai Golkar untuk mengambil jalan damai. Kemenkumham tidak bisa memberikan keputusan untuk mengesankan salah satu kepengurusan antara dua kubu yang bersaing. Sebab, ia mengaku pemerintah tidak mau terlibat dalam setiap urusan partai.

Lebih lanjut Laoly mengatakan, jika konflik Golkar tidak bisa diselesaikan secara damal melalui Mahkamah Partai. Maka, penyelesainya diserahkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat ini, kata Laoly, pemerintah hanya mengakui kepengurusan Partai Golkar yang lama.

“Yang tercatat di kita masih yang lama. Itu kan Agung Laksono ada di sana, Priyo ada di sana,” jelasnya. (Abn)

 

 

Related posts