Kamis, 22 Oktober 20

KemenkopUKM Terus Upayakan Bantuan Fiskal Pemerintah Tepat Sasaran

KemenkopUKM Terus Upayakan Bantuan Fiskal Pemerintah Tepat Sasaran
* Penyerahan KUR dan BPUM kepada pelaku UMKM di Yogyakarta oleh pemerintah (foto : Humas KemenkopUKM)

Yogyakarta, Obsessionnews.com– Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya agar bantuan bagi pelaku usaha mikro bisa tepat sasaran berdasarkan data yang konkret dan akurat. Oleh sebab itu pihaknya bersama dengan stakeholder terkait terus mengintensifkan pemeriksaan data dan kesesuaian informasi agar bantuan fiskal yang diberikan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan.

“Selama ini kita memang kesulitan mendapatkan data yang riil. Oleh karenanya dari Forum Konsultasi ini bisa diperoleh data yang pasti, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, RS. Hanung Harimba Rachman dalam Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan PUM, di Yogyakarta, Kamis (10/9/2020).

Dia berharap program BanPres Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga bisa tepat sasaran dan bermanfaat, sehingga peran UMKM dalam perekonomian nasional semakin kuat. Hanung menuturkan, bahwa saat ini bantuan telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 Provinsi dengan jumlah sebesar Rp 13,4 triliun.

“InsyaAllah sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima BanPres Produktif dengan total anggaran Rp 22 triliun (sesuai DIPA), ” tuturnya.

Diakuinya, pandemi Covid-19 telah berdampak luas dan dalam kepada warga dunia tidak terkecuali Indonesia, dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi. Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo sangat memberi perhatian pada sektor usaha mikro, yang sangat rentan karena terdampak pandemi ini.

Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 kepada UMKM tidaklah seragam. Ada UMKM yang sedang menerima kredit bank maupun lembaga pembiayaan lainnya dan usahanya mengalami penurunan produksi maupun penjualan. “Terhadap mereka telah dialokasikan program restrukturisasi pinjaman dan pembebasan pajak,” katanya.

Bagi UMKM yang sudah berkoperasi dan terdampak Covid-19, telah dialokasikan anggaran untuk tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB Kemenkop-UKM. Sementara itu, pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan, bahkan tidak sedikit yang belum punya rekening di Bank, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, juga akan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah dan disebut BanPres Produktif Usaha Mikro.

“Untuk itu, saya harapkan dapat terbangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara Komite Kebijakan Penyaluran BPUM Pusat dengan Pokja Penyaluran BPUM Daerah,” ujarnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.