Sabtu, 29 Januari 22

Kemenkop Setuju Dibentuk Komite Kewirausahaan

Kemenkop Setuju Dibentuk Komite Kewirausahaan
* Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS menggelar jumpa pers di Jakarta.

Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Koperasi dan UKM mendukung usulan Bank Indonesia (BI) untuk membentuk sebuah komite yang secara khusus menangani kewirausahaan. Komite ini diusulkan akan berada langsung di bawah Presiden, dengan anggotanya berasal dari perwakilan kementerian terkait.

“Baik setuju banget, karena kita jangan lihat itu lepas dari kita tidak itu kepentingan masyarakat harus di bawah langsung Presiden. Jadi posisinya kuat membina kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kemenkop dan UKM, Prakoso BS di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Usulan pembentukan komite kewirausahaan mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional di Pansus DPR pada 25 Januari 2018. Usulan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowarjojo.

“Selama ini terpecah tidak terkonsentrasi, ada di beberapa kementerian, BI juga mengadakan. Oleh karena itu kalau komite setuju banget untuk menyatukan dan di bahwa langsung presiden dia akan langsung,” tandasnya.

Prakoso menegaskan pembentukan komite kewirausahaan yang belum diberi nama secara permanen ini tidak akan membebani anggaran pemerintah. Sumber anggaran komite diusulkan berasal dari dana program untuk pengembangan koperasi dan UKM yang ada di kementerian terkait.

“Menurut Menteri Keuangan ada Rp100 triliun itu untuk UKM dan koperasi itu terdiri dari subsidi bahan bakar semua itu masuk UKM. Sedangkan kalau kita melihat hanya untuk 17 instansi saja sekitar antara Rp25-Rp30 triliun itu sebaiknya disatukan sesuai dengan kajian akademis dari DPR,” jelas Prakoso.

Dia berharap dengan pembentukan komite kewirausahaan maka program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di tanah air bisa lebih terpusat, sehingga mampu melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Cara ini mencontohkan Malaysia, di mana Perdana Menteri membawahi komite.

DPR sendiri tengah menggodok RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang ditargetkan akan diketok palu dalam rapat paripurna pada 27 April 2018. Pembahasan RUU ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti dari Kemenkop dan UKM, BI, Kadin, OJK, Hipmi.

“Setelah itu kita akan ke daerah yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Sulawesi Selatan. Setelah dibahas baru kami studi banding ke Jerman dan Swedia,” ujar Prakoso.

Meski baru dibahas akhir bulan ini, RUU Kewirausahaan Nasional yang merupakan usulan dari DPR itu diyakini tuntas sesuai target waktu yang ditentukan. Sementara dari 358 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan sebanyak 58 DIM yang sudah disetujui oleh DPR. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.