fbpx

Kamis, 21 Februari 19

Kemenkop Nilai Pemda Belum Optimal Beri Dukungan Pengawasan Koperasi

Kemenkop Nilai Pemda Belum Optimal Beri Dukungan Pengawasan Koperasi
* Deputi Pengawasan Kemenkop UKM, Suparno menggelar jumpa pers di Jakarta. (Foto: dok Kemenkop UKM)

Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menyebutkan pemerintah daerah belum optimal memberi dukungan terhadap program pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi di daerah. Padahal program tersebut wajib dilakukan oleh pemda.

Kewajiban pemda melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, serta penilaian koperasi tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

“Merupakan tugas konkruen yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemda, namun masih ada pemda yang belum/ kurang mengalokasikan anggarana dan SDM yang kompeten untuk melaksanakan tugas tersebut,” ungkap Deputi Pengawasan, Kemenkop UKM, Suparno di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Jumlah koperasi di seluruh Indonesia hingga 2019 sebanyak 142.142. Dari jumlah tersebut 99,64 persen diantaranya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi. Sedangkan 516 koperasi menjadi kewenangan Deputi Pengawasan Kemenkop UKM. 

Kemenkop UKM sendiri telah membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Daerah sebanyak 1.712 orang yang berasal berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dari setiap provinsi, kabupaten, maupun kota. Pembentukan Satgas Pengawas ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi, serta pengawasan koperasi.

“Kami terus mematangkan diri dalam pelaksanaan pengawasan koperasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan koperasi Indonesia dengan tujuan terwujudnya koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan dan terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih,” katanya.

Sebanyak 288 koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu ditemukan permasalahan terkait kelembagaan koperasi, yakni izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar, koperasi tidak melaksanakan RAT, belum memiliki peraturan khusus, SOM, dan SOP.

Permasalahan yang juga muncul adalah koperasi yang dipailitkan oleh anggotanya atau pihak ketiga, dan masih terbatasnya jumlah Dewan Pengawas Koperasi Syariah untuk KSP berbasis syariah. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.