Senin, 27 September 21

Kemenkop Libatkan BPS Benahi Sistem Validasi Data KUMKM

Kemenkop Libatkan BPS Benahi Sistem Validasi Data KUMKM
* Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bersama Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan Validasi data koperasi dan UMKM dari seluruh Indonesia. Kedua belah pihak resmi menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU).

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan bahwa validitas data teramat penting bagi sebuah lembaga negara, termasuk Kementerian. Tujuannya, agar penyusunan rancangan kebijakan tidak meleset atau salah sasaran.

“Penandatanganan MoU kita dengan Badan Pusat Statistik ini bukan sekedar seremonial belaka,” kata Puspayoga pada acara penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Oleh karena itu, Puspayoga meminta seluruh jajarannya agar segera menindaklanjuti MoU tersebut masuk ke tahap implementasi teknis. Supaya dapat diketahui secara pasti misalnya berapa jumlah koperasi yang sehat. Bagi koperasi yang tidak sehat bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan.

“Kita harus memanfaatkan data BPS ini, karena Kemenkop dan UKM harus memiliki data yang valid. Misalnya, data tentang KUD di Indonesia, kita butuh data yang valid berapa yang sehat, yang tidak sehat. Kita juga butuh data berapa banyak koperasi serba usaha, koperasi produksi, dan sebagainya,” kata Menkop.

Yang jelas, lanjut Puspayoga, target dan capaian antara lain updating dan validasi data koperasi dan UMKM akan semakin berkualitas dengan mengedepankan dimensi dan kaidah pendataan yang telah ditetapkan.

“Saya akan pantau terus dari tindak lanjut MoU ini hingga ke level teknis,” tegas Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa Kemenkop dan UKM bisa memanfaatkan data Sensus Ekonomi 2016 semaksimal mungkin dalam menyusun kebijakan publik.

“Saya berharap, MoU ini akan membawa benefit bagi kedua belah pihak. Data BPS juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, termasuk Kemenkop dan UKM,” kata Kepala BPS. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.