Kamis, 9 Desember 21

Kemendagri: Perda Harus Konsistensi dengan Peraturan

Kemendagri: Perda Harus Konsistensi dengan Peraturan
* Dirjen Otda Sumarsono

Jakarta, Obsessionnews.com – Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pertemuan dengan Ditjen Otonomi Daerah (Otda) pada Kamis (16/6), terkait pembatalan 3.143 Perda (Peraturan Daerah) bermasalah yang menghambat investasi dan kemajuan ekonomi.

Hal itu dianggap sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 251 ayat 1, 2 dan 3 yang didalamnya menyebutkan bahwa Kemendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung dan Karo Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, serta Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono.

preskon sekjen Kemendagri

Dalam kesempatan itu, Sumarsono mengatakan proses dan pertemuan tersebut harus dilakukan, agar tidak ada kesalahan persepsi bila nantinya Perda tersebut dibatalkan.

“Prosesnya banyak. Banyak indikator dan forum,” ujar Sumarsono di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).

Dia menambahkan, satu diantaranya adalah harus konsistensi dengan peraturan diatasnya. “Karena kita kan NKRI. Ada kajian internal dan opini dari luar juga untuk pengkajian,” katanya.

Namun, Sumarsono mengaku tidak mengatakan adanya Perda yang namanya Perda intoleransi. “Intoleran kan hanya interpretasi kita aja,” pungkasnya. (Purnomo)

Dirjen Otda Sumarsono
Dirjen Otda Sumarsono

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.