Minggu, 17 Oktober 21

Kemendagri Ingin Masalah Meikarta Segera Dicarikan Solusinya

Kemendagri Ingin Masalah Meikarta Segera Dicarikan Solusinya
* Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono.

Jakarta, Obsessionnews.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan bahwa keadaan yang mendera proyek pembangunan kota modern Meikarta milik Lippo Group di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi harus segera dicarikan solusi yang saling bermanfaat diantara stakeholder.

“Harus dicari solusinya sesegera mungkin agar Meikarta ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain dapat mengikuti aturan yang telah diberlakukan,” tutur Sumarsono melalui siaran pers, di Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Sumarsono mengatakan untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat sejumlah 11 juta unit rumah diperlukan percepatan investasi agar pertumbuhan sektor properti kembali naik. Kendala itu dapat dikurangi melalui hadirnya Meikarta yang merupakan ikon Bekasi.

Di sisi lainnya, menurut Sumarsono Meikarta selaku pengembang harus memahami dan mengikuti aturan yang ada. Meski ia mengakui aturan sektor properti banyak hal yang belum disiapkan dan hal itu berdampak pada lambatnya pertumbuhan properti.

“Jika pengembang properti masuk mengikuti aturan saja, dipastikan sektor properti akan berhenti. Namun jika masuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan perumahan tentu akan ada aturan yang bersinggungan. Jadi harus ada solusi agar keduanya tercapai,” imbuhnya.

Meikarta telah mengantongi izin lokasi dan IPPT. Meikarta pun sudah membuat Amdal. Oleh karena itu, rekomendasi Gubernur Jawa Barat dibutuhkan, sebab Bekasi termasuk kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih dari satu juta jiwa.

“Sayangnya aturan melalui Peraturan Gubernur belum dibuat, padahal hal itu telah diminta pemerintah pusat sejak 2015. Jadi ini berturut-turut Pergub belum ada, rekomendasi belum dibuat, yang lainnya mandek. Semua ini harus dijadikan bahan evaluasi dan langkah untuk perbaikan,” jelas Sumarsono.

Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat guna membahas sektor properti sekaligus mengurai kendala dalam sektor perizinan pada pembangunan kota modern Meikarta. Rapat tersebut dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Ombudsman RI (ORI) dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari hasil rapat dengan pendapat tersebut, disimpulkan pihak Kemendagri akan melakukan konsolidasi kepada pemerintah provinsi Jawa Barat guna menyelesaikan sejumlah peraturan yang belum memiliki perangkat hukum. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.