Rabu, 20 Oktober 21

Kemendagri Gelar Rapat Persiapan Inventarisasi Data Rupa Bumi Pulau

Kemendagri Gelar Rapat Persiapan Inventarisasi Data Rupa Bumi Pulau
* Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Persiapan secara hybrid terkait persiapan inventarisasi data rupa bumi pulau. (Foto: Puspen Kemendagri)

Jakarta, Obsessionnews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Persiapan secara hybrid terkait persiapan inventarisasi data rupa bumi pulau pada Jumat (24/9/2021).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Indra Gunawan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, antara lain: Kemenko Marves, Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI AL dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan menyampaikan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 KM² dan luas perairan 3.257.483 KM². “Dalam kaitannya dengan batas administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut, telah diterbitkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” kata Indra.

Rapat Inventarisasi Pulau ini adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan dengan Setkab dan K/L terkait pada tanggal 22 Juli 2021 yang menyepakati batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi yang diprioritaskan pada 18 Provinsi (Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Kep. Babel, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kaltara, Sulbar dan Papua).

“Salah satu kebutuhan data penegasan batas kewenangan pengelolaan SDA laut daerah provinsi adalah data pulau yang memuat nama pulau, koordinat pulau, kepastian wilayah administrasi pulau dan posisi pulau terluar di setiap provinsi sebagai dasar penarikan garis pantai. Kewenangan pengelolaan SDA di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan arah perairan kepulauan dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota,” beber Indra. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.