Senin, 17 Januari 22

Kemendagri akan Minta PAW kepada Kedua Partai Yang Bertikai

Kemendagri akan Minta PAW kepada Kedua Partai Yang Bertikai

Jakarta, Obsessionnews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan meminta persetujuan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dan DPRD dari dua kubu yang bertikai yaitu Partai Golkar dan PPP. Hal ini untuk memudahkan dan menjaga dari persoalan gugatan hukum nantinya.

“Ini untuk menghindari munculnya gugatan terhadap SK PAW pasca berakhirnya dualisme kepengurusan setelah keluarnya putusan inkrah,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Menurut Soni, PAW itu urusan internal masing-masing partai. Jadi, pemberhentian anggota DPR atau DPRD itu adalah internal partai. “Kami pemerintah hanya menerima surat pengunduran diri dari anggota dewan yang bersangkutan,” katanya.

Soni tidak mau menanggapi terlalu jauh dengan sengketa Partai Golkar dan PPP yang sampai saat ini masih menunggu kekuatan hukum tetap.

“Yang jelas ada surat pengunduran diri. Dan usulan pemberhentian harus dilakukan oleh dua kubu,” pungkasnya. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.