Sabtu, 13 Agustus 22

Kemenag Imbau Masyarakat Waspada terhadap Situs Menyerupai SIHALAL

Kemenag Imbau Masyarakat Waspada terhadap Situs Menyerupai SIHALAL
* Tampilan muka aplikasi SIHALAL pada ptsp.halal.go.id. (Foto: kemenag.go.id)

Obsessionnews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap situs atau aplikasi menyerupai SIHALAL (Sistem Informasi Halal). Situs resmi yang disiapkan pemerintah untuk mengajukan Sertifikasi Halal adalah ptsp.halal.go.id.

 

Baca juga:

Kemenparekraf Telah Susun Kebijakan Pariwisata Halal

Muslim Life Fair Yogya Dorong Optimalisasi Teknologi Digital dalam Pengembangan Pasar Produk Halal UMKM

 

 

Kewaspadaan ini diperlukan untuk menghindarkan pelaku usaha dari penyalahgunaan data hingga penipuan saat mengajukan sertifikasi halal. Beredar di grup Whatsapp tautan situs sihalal.com. Di dalam situs tersebut terdapat form untuk mengajukan sertifikasi halal.

Sekretaris BPJPH Arfi Hatim menegaskan seluruh isi dan informasi dalam situs tersebut tidak berkaitan dengan aplikasi SIHALAL besutan BPJPH, dan tidak berhubungan dengan pendaftaran sertifikasi halal dalam bentuk apa pun.

“Kami imbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati. Silakan mengajukan Sertifikasi Halal hanya pada aplikasi SIHALAL yang diakses di laman ptsp.halal.go.id,” ujar Arfi Hatim yang dikutip dari situs Kemenag, Minggu (26/6/2022).

“Jangan mengisi data diri pada aplikasi yang menyerupai SIHALAL di laman situs lain. Karena BPJPH tidak bertanggung jawab bila terjadi penyalahgunaan data yang diinput,” imbuhnya. ​​

SIHALAL adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SIHALAL dapat diakses secara online melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet.

Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.