Rabu, 30 September 20

Kemdagri Dukung Penuh Penegakan Hukum di Kejagung Gunakan Data Dukcapil

Kemdagri Dukung Penuh Penegakan Hukum di Kejagung Gunakan Data Dukcapil
* Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Kemdagri)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan Kejaksaan Agung di Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi antara Menteri Dalam Negeri dan (Mendagri) dan Jaksa Agung RI dilakukan oleh Mendagri H.M. Tito Karnavian dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sedangkan Penandatanganan Pembaharuan PKS Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka Penegakan Hukum dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Samuel Maringka.

Dirjen Zudan menyebutkan dinamika perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan dibuatnya adendum dalam perpanjangan PKS kali ini dengan Kejagung.

“MoU dan PKS ini dibuat Ditjen Dukcapil demi membantu sepenuhnya Kejagung dalam rangka penegakan hukum dengan menggunakan data kependudukan,” kata Dirjen Dukcapil dalam sambutannya.

Prof. Zudan memaparkan data apa saja yang bisa digunakan oleh pihak Kejagung dalam rangka penegakan hukum.

Pertama, data kependudukan yang bersifat perseorangan. “Big data Dukcapil terdiri data perseorangan by name by address dan data agregat. Terdapat 268 juta penduduk Indonesia by name by address dalam big data kependudukan Dukcapil,” jelas Dirjen Zudan.

Misalnya, saat jaksa penyidik hendak mengecek data penduduk yang sedang diperiksa, maka Dukcapil memberikan hak akses data penduduk untuk dicocokkan.

“Boleh menggunakan data NIK. Lembaga pengguna diberikan hak akses melalui username password sembari dijaga kerahasiaan data pribadi yang terdapat di dalamnya,” kata Dirjen Zudan.

Selanjutnya kedua, andai tersangka bungkam tidak mau bicara, maka data sidik jari yang bersangkutan juga bisa dengan mudah diverifikasi.

“Tentu harus belanja modal untuk membeli alat pemindai sidik jari. Sidik jari sudah bisa digunakan untuk mengungkap pelaku kejahatan atau pun korban bencana. Kira-kira butuh 20 detik untuk mencocokkan data dengan penduduk yang sudah merekam data KTP-el. Saat ini penduduk yang sudah merekam data kurang lebih 192 juta dari target 196 juta,” kata Dirjen Dukcapil menjelaskan

Selanjutnya ketiga, verifikasi bisa menggunakan teknologi face recognition atau pemindai wajah. Butuh waktu sekira 14-20 detik untuk mencocokkan wajah seseorang dengan sekitar 192 juta foto wajah penduduk Indonesia di data base Dukcapil.

Kepada Jaksa Agung, Dirjen Zudan menyampaikan agar kerja sama ini masuk by sistem.

“Nanti kalau ada data buron, DPO bisa dikirim ke Dukcapil. Dengan masuknya data DPO atau buron ke sistem data base maka akan muncul alert sistem tentang status hukum penduduk yang bersangkutan. Dengan data terintegrasi maka data buron akan cepat menyebar dan mempersempit ruang gerak para DPO tersebut,” tandas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat mengapresiasi perkembangan teknologi serta makin lengkap dan akuratnya database kependudukan yang dikelola Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil.

“Kalau dibolehkan kami inginnya bisa memanfaatkan semua data kependudukan Dukcapil mulai data perorangan seperti nomor induk kependudukan (NIK), sidik jari hingga face recognition untuk membantu percepatan dalam proses penegakan hukum,” kata Jaksa Agung Buhanuddin.

Jaksa Agung pun meminta segenap jajaran kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi agar menggunakan data kependudukan ini dengan selektif demi kelancaran penyidikan bukan untuk kepentingan pribadi. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.