Jumat, 13 Desember 19

Kembalikan Mandat, Pimpinan KPK Minta Jokowi Ambil Langkah Penyelamatan

Kembalikan Mandat, Pimpinan KPK Minta Jokowi Ambil Langkah Penyelamatan
* Pimpinan KPK menggelar jumpa pers. (Foto: medsos)

Jakarta, Obsessionnews.com – Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sebagai respons atas Revisi Undang-Undang KPK yang disetujui DPR dan terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK baru yang dinilai sebagai sosok bermasalah.

Dua pimpinan KPK itu, yakni Agus Rahardjo dan dan Laode Muhammad Syarif. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan mundur sebagai komisioner KPK.

Ketiganya mengadakan konferensi pers setelah berakhirnya aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta, pada Jumat (13/9).

Agus mengatakan Jokowi perlu segera mengambil langkah penyelamatan KPK. Sebab Agus merasa KPK saat ini sudah genting. “Segera bapak presiden ambil langkah untuk penyelamatan,” kata Agus.

Agus menegaskan bahwa sudah saatnya Pimpinan beserta pegawai KPK mengetahui isi dari revisi Undang-Undang KPK. Mereka meminta agar Presiden mengikutsertakan pimpinan KPK dalam pembahasan revisi Undang-Undang.

“Terkait dengan yang sangat prihati yaitu perihal RUU KPK, sampai hari ini sebenarnya kami tidak mengetahu draft yang sebenarnya, seperti terkesan sembunyi,” ujar Agus.

Laode juga menegaskan agar Presiden memberikan gambaran mengenai draft kepada Pimpinan KPK, agar bisa diinformasikan kepada publik. Laode juga mengatakan bahwa pimpinan KPK telah sepakat untuk memberikan tanggung jawab KPK kepada Presiden.

“Agar kami bisa jelaskan kepada publik dan pegawai di KPK. Mulai saat ini kami serahkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas KPK kepada Presiden, tapi kami tetap menunggu perintah dari Presiden,” ujar Laode.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak setuju dengan 4 hal usulan dalam revisi UU KPK. Jokowi menegaskan usulan itu disampaikan DPR.

Jokowi pun menekankan Revisi UU KPK atas inisiatf DPR. Keempat usulan yang ditolak Jokowi di antaranya izin penyadapan yang harus disampaikan ke pengadilan. Menurut Jokowi izin itu cukup dikeluarkan internal KPK saja.

“Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal dalam melakukan penyadapan, misal harus izin ke pengadilan. KPK cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawasas untuk menjaga kerahasiaan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Jokowi pun menolak jika penyidik KPK hanya dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik dan penyidik KPK, kata Jokowi, bisa jadi ASN.

“Penyelidik dan penyidik KPK bisa saja dari berasal dari ASN yang diangkat dari pegawai KPK dan instansi pemerintah lainnya. Hanya saja harus melalui prosedur dan rekruitmen yang benar,” kata dia.

Lainnya, Jokowi pun tidak setuju jika KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan dalam hal penuntutan. Menurut Jokowi, sistem KPK soal hal itu sudah baik. “Sehingga tidak perlu diubah lagi,” jelasnya.

Terakhir Jokowi menolak pengelolaan LKHPN yang dikeluarkan KPK diberikan ke kementerian dan lembaga lain. “Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKHPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” kata dia. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.