Jakarta, Obsessionnews – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), mengingatkan Pertamina agar dalam mengelola Blok Mahakam 100 persen yang sudah diserahkan Pemerintah, janganlah mencla-mencle.
“Semua yang diminta Pertamina sejak kirim proposal 2008 yang siap dan mampu kelola Blok Mahakam pasca 2017 itu, sejak 12 Maret lalu, sudah diberikan oleh Pemerintah sepenuhnya. Jadi, sekarang ini jangalah mencla-mencle. Ingin gandeng mitra, cari dana, transfer teknologi sampai pada soal SDM. Bersikaplah konsisten terhadap apa yang sudah terekspos di runag publik,” tegasnya, Minggu (15/3/2015).
Pasalnya, jelas Binsar, surat organisasi pensiunannya No. 22/KU/eSPeKaPe/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014 perihal Blok Mahakam segera dinasionalisasi yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, terbukti sudah terjawab dan empat poin tuntutannya itu juga terpenuhi semua.
Pertama, agar Total E&P Indonesie tak lagi diperpanjang kontraknya, oleh Pemerintah akan dikirimi surat resmi. Kedua, agar Pertamina diserahkan 100% untuk kelola Blok Mahakam sudah diberikan semua.
“Setelah ada keyakinan Pemerintah mendengar presentasi proposal Pertamina pada 7 Maret 2015 di Kementerian BUMN,” tutur Binsar yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966.
Ketiga, lanjutnya, soal hak partisipasi daerah, oleh Pemerintah juga diserahkan kewajiban untuk membagi sepenuhnya kepada Pertamina. Dan terakhir, menuntut diberhentikannya Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmadja tentu tidak perlu diteruskan, soalnya Widhyawan sudah berubah sikap.
“Sekarang beliau tidak lagi menyarankan agar Pertamina gandeng Total. Malah soal masa transisi, dia bilang tak usah ada, karena tidak ada ketentuan dalam undang-undangnya,” tandas Binsar.
Menurutnya, SPKP yang kirim surat kepada Presiden Jokowi dan terpenuhi semua tuntutannya oleh Pemerintah, jelas menjadi perlu mengingatkan Pertamina agar konsisten sesuai dengan kesiapan, kesanggupan dan kemampuan yang sudah dipresentasikan, sehingga Pemerintah berkeyakinan menyerahkan Blok Mahakam 100% untuk dikelola Pertamina pasca 2017 nanti.
“Peringatan SPKP merupakan bentuk konsekuensi logis atas komitmen kami untuk kawal dan pertahankan Pertamina harga mati, yang dicetuskan sejak 10 Februari 2011. Jadi, kepada Dirut Pertamina dan jajaran direksinya diminta untuk tidak main-main. Produksi Blok Mahakam itu seperlima dari produksi migas nasional, jangan sampai liftingnya turun akibat Pertamina sendiri bersikap ragu-ragu,” paparnya. (Asma)
