Jakarta, Obsessionnws.com – Sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kaya. Terlebih di sana terdapat dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah, yang setiap hari tidak pernah sepi para pengunjung dari belahan dunia untuk mengadakan ibadah umrah.
Berada di Jazirah Arab, posisi Arab juga sangat strategis lantaran berbatasan langsung dengan banyak negara serta lokasi penting, yaitu Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Sehingga lajur perekonomian di sana begitu lancar.
Wilayah Arab Saudi memang selalu menarik perhatian mata dunia, selain karena menjadi kiblat kaum muslimin. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab juga unik, juga berbeda dengan yang lain. Raja menempati posisi strategis yang memiliki kekuasaan segalanya.
Peran raja yang dominan sudah menjadi sistem yang diterapkan di Arab belasan abad yang lalu. Kerajaan Arab Saudi sendiri baru berdiri pada 23 September 1932. Adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa’ud (Ibnu Saud) yang memproklamasikan negara kerajaan ini dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz.
Abdul Aziz atau Ibnu Saud kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dari nama kerajaan ini, bisa dipahami kalau Saudi berasal dari nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa’ud. Sama halnya dengan pendahulunya, Abdul Aziz juga mewariskan sistem pemerintahan kerajaan.
Komitmen raja-raja Arab adalah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Karena itu, sistem pemerintahan yang digunakan negara ini adalah negara Islam, di mana konstitusi Arab Saudi adalah Alquran dan sunah, sedangkan hukum dasar negara adalah Syariah Islam.
Dengan konstitusi itu, raja menjadi sumber otoritas bagi setiap lembaga politik yang ada di Arab Saudi, bahkan untuk lembaga yudikatif sekalipun. Tidak heran kalau raja punya kewenangan menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi.
Status raja dipilih bukan melalui jalur partai politik. Penggantinya adalah mereka yang masih keturunan raja. Kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif yang juga ditentukan oleh raja. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang monarki absolut, Raja Arab Saudi memang punya kekuasaan yang sangat besar melebihi segalanya.
Bahkan, posisinya jauh melebihi seorang raja di negara lain yang masih ada saat ini. Lihat saja, sebagai penguasa mutlak, Raja Arab Saudi juga memiliki peran sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Perang, penjaga dua tempat suci (Mekah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, serta menafsirkan hukum Arab Saudi.
Posisi Putra Mahkota
Otoritas politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota yang ditentukan oleh raja dan harus diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan.
Sementara Dewan Menteri bertindak selaku legislatif dan eksekutif dengan kewenangan yang didasarkan atas restu raja. Hukum atau undang-undang yang ditetapkan Dewan Menteri hanya bisa diveto oleh raja. Para anggota Dewan Menteri pun merupakan keturunan Abdul Aziz.
Di atas sistem pemerintahan seperti itulah putra dan penerus Abdul Aziz mengikuti jejak langkahnya dalam memimpin Arab Saudi. Mereka adalah Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah dan yang kini berkuasa, Raja Salman.
Raja Salman sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur dan kemudian Gubernur Riyadh selama 48 tahun dari 1963 sampai 2011. Dia kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 2011.
Ia juga terpilih sebagai putra mahkota pada 2012 setelah kematian saudaranya, Nayef bin Abdulaziz Al Saud. Dia kemudian diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya Raja Abdullah.
Kini sang Raja menjadi tamu kenegaraan Indonesia, selama sembilan hari ke depan. Raja yang dihormati oleh rakyatnya itu membawa 1.500 rombongan. Indonesia menyambut kunjungan Raja Salman setelah 47 tahun silam Raja Faisal Bin Abdulaziz mendarat di Kemayoran, Jakarta. (Albar)
