Jakarta, Obsessionnews – Ada 11 daerah yang ditemukan banyaknya kejanggalan dan paling banyak memanipulasi dana kampanye yaitu Tasikmalaya, Surabaya, Binjai, Bontang, Bukit Tinggi, Jembrana, Kotawaringin Timur, Manado, Samarinda, Surakarta dan Ternate.
Oleh karena itu, Koordinator Kelompok Kerja Nasional Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye (Pokjanas PPDK) Yusfitriadi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sungguh-sungguh meminta Pasangan Calon (Paslon) untuk mengisi laporan dana kampanye sesuai fakta.
Lalu Bawaslu pun diminta untuk tegas melakukan pengawasan dana kampanye dan melakukan evakluasi terhadap dana kampanye seluruh Paslon.
“Kami juga minta DKPP untuk melakukan tindakan yang diperlukan pada penyelenggara yang tidak peduli pada laporan dana kampanye pasangan calon,” ujar Yusfitriadi di Media Center Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
Dia membeberkan, ada lima kejanggalan yang paling krusial di 11 daerah. Berbagai masalah itu, merupakan cermin bahwa laporan dana kampanye laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sementara dana kampanye (LPSDK) tidak menggambarkan aliran dana kampanye yang riil karena banyak manipulasi didalamnya.
Melihat fakta laporan ini, pokjanas PPDK menilai LADK dan LPSDK belum mampu menjadi pengawal keadilan dalam pengawalan dana kampanye. (Purnomo)
