Kepala kejaksaan New York mengatakan mereka memulai penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga menjual jutaan akun media sosial palsu sebagai pengikut, atau follower.
“Tindakan penipuan dan berpura-pura menjadi orang lain ilegal menurut hukum New York,” kata Eric Schneiderman, seperti dilansir BBC, Senin (29/1/2018).
Perusahaan yang menjadi sasaran penyelidikan, Devumi, dituduh mencuri identitas dari orang sungguhan – tuduhan yang dibantah perusahaan tersebut, menurut New York Times.
Surat kabar itu mengaitkan “pabrik follower” dengan sejumlah akun media sosial selebritas.
New York Times menerbitkan laporan mendalam tentang Devumi pada Sabtu lalu (27/1), dilengkapi wawancara dengan orang yang menduga detail akun serta gambar profil mereka telah disalin untuk menciptakan akun palsu atau ‘bot’ yang realistis.
Laporan tersebut mengatakan bahwa mereka yang ingin meningkatkan jumlah follower, antara lain aktor, wirausahawan, dan komentator politik, bisa membayar untuk diikuti oleh bot.
Di media sosial, jumlah pengikut yang banyak dapat meningkatkan pengaruh suatu akun, dan akibatnya memengaruhi opini publik, atau memberi keuntungan bagi pemilik akun tersebut. Keuntungan yang dimaksud antara lain tawaran pekerjaan atau kontrak sponsor.
Eric Schneiderman berkata ia khawatir praktik yang disebutnya “keruh” tersebut melemahkan demokrasi.
“Semakin lazimnya bot berarti suara yang asli seringkali tenggelam dalam percakapan publik kita. Mereka yang membayar paling mahal untuk follower bisa mendapatkan pengaruh dengan cara membelinya,” cuit Schneiderman.
Di situs webnya, Devumi menawari konsumen untuk membeli sampai 250.000 pengikut di Twitter, dengan harga mulai dari $12 (Rp150.000). Klien juga bisa membeli like dan retweet.
Perusahaan itu juga menjual follower di berbagai platform lain, termasuk Pinterest, LinkedIn, Soundcloud, dan YouTube.
Menurut keterangan di situs webnya, Devumi “telah membantu lebih dari 200.000 bisnis, selebritas, musikus, bintang YouTube, dan profesi lainnya mendapatkan lebih banyak perhatian dan memberi dampak pada audiensi mereka.”
Perusahaan tersebut terdaftar dengan alamat New York City, namun New York Times menuduh alamat itu palsu. Mereka melapokan bahwa kantor sebenarnya ada di Florida, dan perusahaan juga memiliki pegawai di Filipina.
Twitter menanggapi investigasi ini dengan mengatakan mereka berupaya menghentikan Devumi dan perusahaan-perusahaan serupa.
“Taktik yang dilancarkan Devumi di platform kami dan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam artikel NYT hari ini, melanggar kebijakan kami dan tidak bisa diterima. Kami berupaya menghentikan mereka dan perusahaan yang seperti mereka,” cuit akun resmi Twitter.
Di masa lalu, Twitter dituduh tidak menanggapi masalah ini dengan cukup serius. Perusahaan tersebut seringkali menepis investigasi tentang bot karena “tidak akurat dan metodenya cacat”.
Twitter memang mengizinkan akun otomatis, tapi platform itu dengan tegas melarang akun-akun tersebut diperjualbelikan. Mereka mengatakan akan menskors akun yang ketahuan membeli pengikut, retweet, atau like. Namun demikian, seorang juru bicara berkata kepada New York Times bahwa perusahaan jarang benar-benar melakukannya, karena jual-beli tersebut sulit dibuktikan.
New York Times menyebut Devumi menyimpan persediaan sedikitnya 3,5 juta akun otomatis, sebagian besarnya dijual berulang kali.
Surat kabar itu menduga sedikitnya 55.000 akun tersebut “menggunakan nama, gambar profil, kota asal, dan informasi pribadi lainnya dari pengguna Twitter sungguhan, termasuk anak di bawah umur”.
“Akun-akun ini adalah mata uang palsu dalam ekonomi pengaruh di dunia maya yang tengah berkembang pesat, menggapai industri apapun di mana audiensi massa – atau ilusi tentangnya – bisa diubah menjadi uang. Akun palsu, yang dibuat oleh pemerintah, pelaku kriminal, dan wirausahawan, kini memenuhi jaringan media sosial,” tulis mereka dalam laporannya.
New York Times menemukan bahwa banyak akun Twitter terkenal memiliki follower dari ‘pabrik’ Devumi. Surat kabar itu mengatakan bahwa klien perusahaan tersebut meliputi spektrum politik, mulai dari para komentator liberal di televisi sampai seorang wartawan di situs berita sayap kanan Breitbart dan seorang editor di kantor berita pemerintah Cina, Xinhua. (bbc.com)
