Minggu, 5 Februari 23

Kejagung: Vonis Nihil Bentjok dalam Kasus ASABRI Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kejagung: Vonis Nihil Bentjok dalam Kasus ASABRI Cederai Rasa Keadilan Masyarakat
* Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana. (Foto: Kejagung)

Obsessionnews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan keputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan vonis nihil kepada Benny Tjokrosaputro alias Bentjok dalam kasus PT ASABRI sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Putusan tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat dikarenakan sebelumnya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan hukuman mati sebab Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi dengan berkas perkara dalam penuntutan terpisah,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (13/1/2023).

Menurut dia, Bentjok terbukti secara sah melakukan tindak pidana, namun dijatuhi hukuman nihil.

“Hal ini bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, sementara kerugian Negara mencapai puluhan triliun,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, proses hukum atas nama terdakwa Bentjok dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan hukuman pidana seumur hidup. Namun untuk perkara tersebut, masih ada kesempatan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Apabila dalam peninjauan kembali kemudian menurunkan hukuman menjadi bebas atau dihukum 10 tahun misalnya,

“Bukankah itu artinya terdakwa Benny Tjokrosaputro melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp38 triliun (kerugian kasus PT Asuransi Jiwasraya dan kasus PT ASABRI) tidak mendapat hukuman yang setimpal karena putusan dalam perkara PT ASABRI nihil. Hal itulah yang semestinya menjadi perspektif hakim dalam memutus perkara tersebut,” ujarnya.

Dengan demikian Kejagung akan mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara a quo dengan harapan dapat dihukum sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.