Kamis, 20 Januari 22

Kejagung Masih Dalami Kasus Nur Alam

Kejagung Masih Dalami Kasus Nur Alam

Jakarta, Obsessionnews – Kasus rekening gendut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam masih terus didalami oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait kasus dugaan menerima uang sebesar US$4,5 juta dari seorang pengusaha bernama Mr. Chen.

“Itu perlu didalami dulu. Itu kan baru dugaan kan,” ujar Jaksa Agung, HM Pasetyo di Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Menurut Prasetyo, pihaknya juga tidak bisa serta merta melakukan justifikasi terhadap yang bersangkutan, hanya karena ada dugaan rekening gendut lalu ditetapkan jadi tersangka.

“Tentunya, kita akan lakukan pendalaman. Dan kita dapat bantuan dari PPATK,” ungkapnya.

Namun, tambah Prasetyo, PPATK juga tentunya mereka tidak langsung menyatakan, itu sudah pasti tipikor. “Mereka meminta kita mendalami juga,”pungkasnya.

Dalam kasus ini Nur Alam diduga menerima uang sebesar US$4,5 juta dari seorang pengusaha bernama Mr. Chen. Chen ini dikaitkan dengan perusahaan Richcorp International. Dan pemberian uang itu disinyalir sebagai konsesi pertambangan PT Billy Indonesia di Sulawesi Tenggara.

Kasus rekening gendut ini diselidiki Kejaksaan Agung setelah Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke Jaksa Agung HM Prasteyo. Walaupun pada 2012 silam PPATK juga telah menyerahkan LHA yang didalamnya ada nama Nur Alam.

Nama Nur Alam sebenarnya diduga banyak terbelit kasus. Selain kasus rekening gendut, Nur Alam terbelit kasus korupsi. Sebuah LSM bernama Laskar Merah Putih Sultra pernah melaporkan dugaan gratifikasi berupa mobil mewah, motor mewah dan rumah mewah.

Penerimaan mobil tersebut diduga karena Nur Alam telah menerbitkan izin usaha pertambangan melalui SK Gubernur Nomor 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Operasi Produk kepada PT Anugerah Harisma Barakah yang dipimpin oleh Muh Yasin Setiawan Putra selaku direktur.

Penerbitan SK Gubernur Sultra tersebut dilakukan secara melawan hukum karena areal pertambangan tersebut semula berada di Kabupaten Bombana yang dikuasai oleh PT PNS selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Bombana.

Namun Nur Alam menerbitkan IUP dengan cara menggeser tapal batas Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Buton sehingga areal tambang tersebut berada pada wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana. Karena areal tambang itu berada di wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana maka kewenangan penerbitan IUP harus diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Atas penerbitan IUP di atas IUP tersebut tentu saja PT PNS menggugat Gubernur Sultra. Terbukti dalam gugatan tersebut perkaranya dimenangkan oleh PT PNS hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.