Jakarta – Kedua tim sukses pasangan capres-cawapres, Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK sepakat untuk menolak kampanye hitam menjelang Pilpres 9 Juli 2014 nanti, namun black campagn tersebut sudah terjadi dan bahkan menyulut perpecahan di daerah-daerah. Karena itu, kedua capres diharapkan dalam debat III pada Minggu (21/6/2014) mendatang lebih mengedepankan visi misi dan program, dan bukannya saling menyudutkan.
“Memang ada kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri agar dirinya dinilai didzalimi dan mendapat simpati rakyat dan dipilih dalam Pilpres nanti. Tapi, itu kan sama dengan bunuh diri atau hara-kiri, dan model ini sudah selesai pada tahun 2004 lalu, ketika Pak SBY mendapat dukungan rakyat dan terpilih menjadi presiden,” tegas Ahmad Yani dalam dialektika demokrasi ‘Pengaruh kampanye hitam terhadap pemilih’ bersama Ahmad Yani (Tim Prabowo-Hatta), Peompida Hidayatullah (Tim Jokowi-JK) dan pengamat dari UIN Alauddin Makasar Firdaus Muhammad di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Menurut Yani, Prabowo selama ini selalu santun dan tidak pernah menyerang atau menyudutkan lawan, baik dalam kampanye maupun debat capres. “Jadi, sikap itu sebagai sikap yang pemimpin, leader, dan ksatria yang siap memimpin bangsa ini. Bahwa banyak persoalan bangsa ini yang harus dihadapi, maka dibutuhkan pemimpin negara agar Indonesia menjadi macan Asia,” pungkasnya.
Sementara itu Poempida menegaskan dirinya tidak sependapat dengan konspirasi membunuh dirinya sendiri dengan melakukan kampanye hitam, karena black campagn yang dilakukan selama tepat sasaran, sistematis, dan terbukti menggerus elektabilitas Jokowi-JK. “Jokowi-JK itu hampir tak ada cacat, sehingga yang muncul adalah fitnah. Seperti rekaman Megawati dan Kejagung Basrief Arif soal penangguhan pemanggilan Jokowi dalam kasus bus Transjakarta, itu tak mungkin seorang sipil melakukan intervensi ke pejabat tinggi negara,” katanya.
Untuk itu kata Peompida, tim Jokowi-JK sudah diarahkan untuk tidak melakukan negatif campagn, tidak boleh menyerang personal atau buka aib orang, melainkan harus adu gagasan, program dan konsep dalam membangun Indonesia lima tahun ke depan. “Apalagi semangat kesederhanaan yang dicontohkan Jokowi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Masyarakat kita sudah hidup mewah dan glamour di tengah rakyat masih banyak yang susah. Untuk itulah Jokowi menyontohkan kartu pintar dan kartu sehat. Kartu sehat memang program BPJS yang dianggarkan APBN Rp 75 triliun untuk 86,4 juta rakyat, yang seharusnya 124 rakyat miskin. Jadi, jangan ditertawakan,” pungkasnya. (Sur)
